Koreri.com, Sorong – Tambrauw dan Maybrat merupakan dua Kabupaten di Papua Barat Daya (PBD) yang membutuhkan perhatian serius Pemerintah Provinsi yang baru dimekarkan dari Papua Barat itu.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) Frengky Baru, A.Ma.,Pd menegaskan bahwa Tambrauw dan Maybrat masih tertinggal dibanding dengan empat kabupaten/kota lainnya di wilayah tersebut.
Dikatakan, secara khusus Kabupaten Tambrauw ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga masih terbangkalai yakni dalam pembangunan karena kondisi geografis yang sulit dijangkau, terbatasnya akses jalan, serta sebagian besar wilayahnya masih berada dalam kawasan konservasi.
“Kabupaten Tambrauw dan Maybrat memang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi. Terutama Tambrauw, dengan kondisi wilayah yang begitu sulit, tentu tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan Pemerintah kabupaten saja,” kata Frengky Baru kepada wartawan disela-sela Musrenbang Otsus RKPD PBD 2026 di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Senin (19/5/2025).
Anggota Fraksi NasDem DPRP PBD itu menyebutkan bahwa sebagian besar wilayah Tambrauw mencapai sekitar 80 persen masih berada dalam kawasan hutan lindung dan cagar alam.
Hal ini tentu menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan penghubung antar wilayah.
“Beberapa wilayah memang sedang diperjuangkan untuk dibebaskan dari status kawasan hutan, agar pembangunan seperti pembukaan jalan bisa dilaksanakan, Kawasan Pantura Tambrauw, misalnya, masih masuk dalam hutan cagar alam. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Politisi muda Partai NasDem ini berharap dalam kepemimpinan Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath bisa komitmen dan serius dalam memperjuangkan hal tersebut bersama Pemprov, khususnya Gubernur PBD.
“Mudah-mudahan Bupati yang baru ini lebih serius. Saya berharap Pak Gubernur juga mendorong upaya pembebasan lahan ini untuk kepentingan pembangunan,” imbuhnya.
Frengky menyoroti masalah relokasi warga yang kerap muncul dalam proses pembangunan, masyarakat lokal tidak ingin dipindahkan dari tempat tinggal mereka yang sudah turun-temurun menjadi bagian dari identitas dan kehidupan mereka.
“Masyarakat tidak mau keluar dari wilayah mereka. Mereka ingin pembangunan hadir di tempat tinggal mereka sekarang. Maka Pemerintah daerah harus benar-benar serius melihat kondisi ini,” imbuhnya.
Mantan Wakil Ketua DPRK Tambrauw mengingatkan bahwa pembangunan di Tambrauw dan Maybrat tidak bisa dilakukan dengan pendekatan biasa.
“Perlu ada keberpihakan nyata dan strategi yang sesuai dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat agar pembangunan benar-benar berdampak langsung dan berkelanjutan,” tegasnya.
KENN
