Koreri.com, Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Marina Hotel, Selasa (20/5/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah awal penting dalam menyusun arah pembangunan Kota Ambon lima tahun ke depan, berdasarkan 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Bodewin Wattimena ditandai dengan pemukulan tifa sebagai simbol dimulainya acara.
Turut hadir Ketua TP-PKK Kota Ambon Lisa Wattimena, Plt Sekretaris Kota Robby Sapulette, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, para pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon, sejumlah Kades maupun Raja serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis dan moral yang menjadi acuan arah pembangunan Kota Ambon.
Ia menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang partisipatif untuk menghimpun masukan dari publik terkait visi, misi, dan isu strategis yang dihadapi kota.
RPJMD 2025–2029 disusun berdasarkan visi ‘Ambon Manis yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan’.
“Ini merupakan refleksi dari tekad kita membangun kota yang modern, manusiawi, dan menjunjung tinggi toleransi serta keadilan sosial,” tekannya.
Wali Kota menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Kota Ambon mulai dari keterbatasan infrastruktur, ketimpangan sosial ekonomi, ancaman perubahan iklim, hingga kesenjangan bagi kelompok rentan.
Kota Ambon juga menghadapi risiko bencana tinggi yang membutuhkan penguatan mitigasi dan ketangguhan masyarakat.
Meski angka kemiskinan menurun dan kesenjangan relatif kecil, Wali Kota mengingatkan pentingnya menjaga kestabilan agar masyarakat tidak kembali tergelincir ke bawah garis kemiskinan.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kohesi sosial, toleransi antarumat beragama, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih.
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemkot Ambon akan fokus pada pengembangan sektor ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, dan peningkatan kapasitas SDM, terutama generasi muda. Ia menilai sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata harus menjadi tulang punggung ekonomi kota di tengah keterbatasan sumber daya alam.
Tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian, termasuk melalui digitalisasi layanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mal Pelayanan Publik yang sedang dibangun diharapkan rampung akhir tahun ini atau awal tahun depan untuk menghadirkan layanan terintegrasi yang transparan dan bebas pungli.
Sebagai bentuk konkret, Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah menetapkan 17 program prioritas yang akan menjadi acuan kerja lima tahun ke depan.
Program-program ini meliputi peningkatan akses air bersih, penataan lingkungan, pembangunan jalan alternatif, pengembangan transportasi publik, penataan pasar dan kawasan kumuh, hingga pembangunan fasilitas umum yang ramah disabilitas.
Isu ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan juga menjadi prioritas utama. Dimana Pemerintah akan membuka akses kerja seluas-luasnya, mendukung UMKM, dan memastikan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan tetap terjaga.
Wali Kota juga menegaskan perlunya meningkatkan PAD agar tidak terus bergantung pada dana transfer pusat seperti DAU dan DAK.
Pengembangan pariwisata terintegrasi, penguatan status Ambon sebagai Smart City, serta pemberdayaan masyarakat dan pemuda juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan.
“Saya berharap RPJMD 2025–2029 menjadi dokumen yang komprehensif, dengan indikator yang jelas dan terukur. Evaluasinya pun bisa dilakukan secara objektif. Forum ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi ruang nyata menyerap aspirasi dan merancang kebijakan terbaik untuk masyarakat,” imbuhnya.
Dengan semangat inklusif, toleran, dan berkelanjutan, Forum Konsultasi Publik RPJMD ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang solutif dan menjawab tantangan masa depan Kota Ambon.
JFL
