Koreri.com, Manokwari – DPRP Papua Barat melalui Komisi II melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP), Kamis (22/5/2025).
Wakil Ketua I DPRP Papua Barat Petrus Makbon, SH memimpin langsung kunker tersebut.
Turut hadir Ketua Komisi II Ahmad Kuddus, didampingi Ketua Fraksi Golkar Amin Ngabalin, Anggota Komisi II Fachri Tura dan Ever Indou.
Rombongan disambut Direktur RSUP Papua Barat dr. Arnold Tiniap dan jajaran.
Mengawalinya, Direktur dr. Arnold Tiniap menyampaikan pemaparan umum pelayanan kesehatan diantaranya terkait jumlah tenaga kesehatan yang bekerja serta sejumlah tahapan dan status rumah sakit tipe C yang sementara didorong naik ke tipe B juga RSUP sebagai rumah sakit rujukan wilayah.
Berikut unit layanan yang ditinjau langsung Pimpinan dan anggota Komisi II DPRP PB yaitu Laboratorium, unit Radiologi, Intensive Care Unit (ICU), Unit Hemodialisa (cuci darah), Ruang Cathlap (layanan jantung), ruang bedah, Poli Jantung, Poli EKG dan USG dan Poli Jiwa.
Ketua Komisi II DPRP Papua Barat, Ahmad Kuddus mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung ketersediaan fasilitas pelayanan termasuk SDM khususnya para dokter spesialis serta kendala yang dihadapi RSUP Papua Barat.
“Setelah kami keliling ke setiap unit Layanan itu fasilitasnya sudah lengkap ya baik di laboratorium, radiologi, juga unit layanan cuci darah, jantung dan ruang bedah. Itu sudah lengkap dan setara Rumah Sakit-rumah sakit tipe A dan B di daerah lainnya,” sambungnya. 
Hanya memang diakui Ahmad, yang menjadi kendala utama yaitu tenaga spesialis yang akan mengoperasikan peralatan di sejumlah unit layanan. Juga beberapa dokter spesialis yang masih harus didatangkan dari luar Papua Barat.
“Dan untuk mendatangkan sejumlah dokter spesialis ini tentu membutuhkan kesiapan anggaran kita. Karena mereka dikontrak pasti dengan biaya yang cukup mahal, disisi lain anggaran kita terbatas sekarang ini,” ujarnya.
Menurut Politisi Golkar ini, sebagai solusi Pemprov Papua Barat harus mengalokasikan tambahan anggaran untuk mengatasi persoalan ini.
“Butuh tambahan penganggaran atau pembiayaan sehingga pelayanan kesehatan di RSUP bisa dioptimalkan. Ini berbanding lurus ketika itu bisa dipenuhi maka angka pasien rujukan ke luar daerah juga akan berkurang, ” tuturnya.
Bahkan klaim BPJS juga akan ikut menurun sehingga dapat dioptimalkan untuk layanan kesehatan lain.
“Saya pikir bahwa Kesehatan adalah prioritas program pemprov Papua Barat yang juga merupakan visi dan misi Gubernur Papua Barat. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan di RSUP adalah harga mati dan harus direalisasikan karena sejalan visi misi Gubernur Papua Barat,” tandasnya.
Bentuk kepedulian Pemprov beberapa waktu lalu telah meluncurkan Kartu Papua Barat Sehat yang diharapkan bisa direalisasikan, termasuk peningkatan fasilitas dan tenaga medis di RSUP PB.
“Termasuk masalah kesejahteraan tenaga medis lebih diperhatikan sehingga mereka juga bisa bekerja optimal karena tunjangan mereka juga selaman ini juga selalu menjadi kendala, ” tukasnya.
RED
