Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menerima dengan terbuka aspirasi yang disampaikan Aliansi Pemuda Amungme dan Kamoro dalam aksi damai yang digelar di halaman Kantor Bupati setempat, SP3, Jumat (23/5/2025) pagi.
Aksi yang dipimpin Ketua Aliansi Pemuda Amungsa, Elois Kemong tersebut menyuarakan harapan agar anak-anak asli Amungme dan Kamoro yang belum berhasil dalam seleksi CPNS Formasi 2024, dapat diberikan kesempatan khusus pada penerimaan di 2025 ini.
Dalam aspirasinya, Aliansi Pemuda Amungsa dan Kamoro meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika harus mengambil kebijakan untuk kuota formasi CPNS 2024 yang tidak lolos khusus Amungme Kamoro.
Jika aspirasi tidak terjawab maka Aliansi Pemuda Amungsa dan Kamoro akan menduduki kantor Bupati Mimika sampai aspirasi diakomodir.
Bupati Mimika Johannes Rettob, bersama Wabup Emanuel Kemong, menerima langsung perwakilan massa aksi dalam sebuah audiensi terbuka.
Turut hadir dalam pertemuan ini, Asisten III Setda Mimika Evert Hindom, Kapolsek Kuala Kencana AKP Reinhard, Kepala BKPSDM Hermelina Imbiri, serta Kabid Informasi Kepegawaian, Yulianus Pinimet.
Komitmen Pemerintah Daerah
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rettob menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memperjuangkan nasib dan masa depan generasi muda Amungme dan Kamoro, tidak hanya dalam bidang pemerintahan tetapi juga sektor lain seperti di PT Freeport Indonesia.
“Kami baru menjabat satu bulan setengah, namun kami sudah memulai langkah-langkah strategis memperjuangkan aspirasi anak-anak OAP, termasuk Amungme dan Kamoro,” jelas Bupati.
Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem penerimaan CPNS dan menyampaikan bahwa Pemkab Mimika tengah mengupayakan tambahan kuota formasi baru ke Kemenpan-RB.
“Kami juga meminta agar passing grade CPNS bisa diturunkan secara khusus bagi OAP, agar peluang lolos tes lebih terbuka,” tambahnya.
Dijelaskan, bahwa Pemkab Mimika sudah menyurati Kemenpan-RB untuk menambah kuota khusus formasi baru tahun 2026.
Pelatihan dan Simulasi Tes CPNS
Salah satu perhatian utama yang disampaikan massa aksi adalah kurangnya pemahaman teknis anak-anak Amungme dan Kamoro terhadap sistem tes CPNS berbasis komputer (online).
Menanggapi hal ini, Wabup Emanuel Kemong menegaskan bahwa ke depan pemerintah akan menyelenggarakan pelatihan dan simulasi tes CPNS agar para calon peserta lebih siap secara teknis dan mental.
“Kami akan fasilitasi pelatihan pra tes, agar anak-anak kita bisa beradaptasi dengan sistem SCAT secara online. Pemerintah yang akan menanggung biayanya,” tegas Wakil Bupati.
Dukungan terhadap Seleksi PPPK
Selain fokus pada seleksi CPNS, Wakil Bupati juga mengungkapkan bahwa Pemkab Mimika tengah memperjuangkan agar 32 anak-anak Amungme dan Kamoro dapat diakomodir dalam seleksi PPPK Tahap II tahun 2025.
“Kami minta waktu dan kepercayaan dari masyarakat, karena semua keputusan final berada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya.
“Tugas kami adalah terus melobi dan memastikan kepentingan masyarakat kita diakomodir dengan sebaik-baiknya,” sambung Wabup Kemong.
Pemkab Mimika mengapresiasi semangat perjuangan Aliansi Pemuda Amungme dan Kamoro yang tetap menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
Pemerintah berkomitmen membangun Mimika yang inklusif dan adil, dengan mengedepankan dialog serta kerja sama untuk kemajuan bersama, terutama bagi generasi muda asli Papua.
EHO