Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (DKP2B – Satpol PP) menggelar rapat bersama Adventist Development and Relief Agency (ADRA).
Rapat awal berupa penyusunan Dokumen Kontingensi Bencana Sosial ini berlangsung di kantor DKP2B – Satpol PP PBD, kawasan Kampung Baru, Kota Sorong, Selasa (27/5/2025).
Sejumlah pihak hadir dalam pertemuan itu diantaranya perwakilan OPD dari lingkup Pemerintah Provinsi PBD yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Sosial, Bapperida, kepala bidang dan ASN dinas terkait.
Kepala DKP2B – Satpol PP PBD Vicente C. Baay, SIP berterima kasih sekaligus mengapresiasi kehadiran dan inisiasi ADRA yang telah memilih Provinsi Papua Barat Daya sebagai pilot projects dalam perencanaan penyusunan dokumen kajian bencana sosial.
Dikatakan, ADRA adalah salah satu lembaga sosial yang bermitra dengan BNPB.
“Ini merupakan terobosan baru karena kami belum punya dokumen penyusunan kajian bencana sosial yang ada di Papua Barat Daya ini. Jadi ini merupakan dokumen yang akan kami pakai sebagai salah satu bahan untuk penyusunan program-program pembangunan yang ada di provinsi ini,” imbuhnya kepada Koreri.com, Selasa (27/5/2025).
Kadis yang akrab disapa Vicky ini menambahkan untuk pembuatan dokumen dimaksud akan sepenuhnya mendapatkan dukungan anggaran dari ADRA.
Ia juga menegaskan komitmen pihaknya untuk siap mendampingi ADRA dalam membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini sampai akhir hingga menghasilkan output dari dokumen tersebut.
Jhon Sawaki selaku Project Manager ADRA kepada Koreri.com, menjelaskan tujuan lembaga kemanusiaan itu berkolaborasi dengan DKP2B-Satpol PP PBD ini adalah untuk menghasilkan dokumen Kontingensi Bencana Sosial bersama guna membantu Pemerintah daerah terkait pemetaan konflik ataupun bencana sosial.
“Jika terjadi bencana sosial maka Pemda telah mempunyai dokumen sebagai acuan untuk membantu daerah agar anggaran dari Pemerintah pusat untuk daerah dapat diakses,” jelasnya.
Sawaki menambahkan, tahapan penyusunan dokumen ini dimulai dari tingkat provinsi kemudian kabupaten/kota.
Sementara itu, Libert M. Siagian selaku Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kesbangpol PBD menanggapi kehadiran ADRA sebagai mitra pemerintah daerah di provinsi tersebut.
“Yang pertama bahwa legal standing yang merupakan sebuah yayasan atau LSM ini sudah terdaftar di Kemenkum HAM yang artinya telah sah atau legal untuk beraktivitas di seluruh wilayah Indonesia,” urainya kepada Koreri.com seusai acara pembukaan.
Kedua, terkait program ADRA ini mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang penanganan konflik sosial.
“Tetapi ini kan baru awal. kita nanti lihat dimana ketersinggungan, dimana kolaborasinya terkait Undang-undang itu dan menurut ADRA yang berpedoman kepada Undang-undang 24 tahun 2007 tentang bencana sosial,” bebernya.
Nantinya, lanjut Siagian, pihaknya akan membagi cluster-cluster apakah itu kaitannya hanya di bidang sosial saja akibat dari misalnya tingkat pendidikan atau tingkat kesehatan yang mempengaruhi adanya bencana sosial.
“Jadi ini masih proses awal, nanti kita lihat sejauh mana, secara bertahap kita akan berdiskusi baru nanti outputnya sesuai dengan petunjuk Kadis KP2B-Satpol PP dimana akan ada satu regulasi di Papua Barat Daya nantinya,” lanjutnya.
Siagian menambahkan, karena ini baru awal sehingga hanya baru gambaran umum saja.
“Tapi bagaimanapun tetap ada regulasi itu, apakah mungkin leading sektornya nanti ada Dinas sosial atau di Kesbangpol,” pungkasnya.
Tentang ADRA
ADRA adalah lembaga kemanusiaan global dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh didirikan pada tahun 1956 di Silver Spring, Maryland, Amerika Serikat yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kemanusiaan (bantuan respon bencana) dan pembangunan.
Sebagai bagian dari jaringan global ADRA yang beroperasi di lebih dari 120 negara, ADRA Indonesia bekerja untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi komunitas yang paling rentan dan ADRA Indonesia terdaftar sebagai yayasan sejak tahun 1981.
ADRA memberikan bantuan kemanusiaan dan program pembangunan kepada individu tanpa memandang etnis, afiliasi politik, gender, atau keyakinan agama.
ZAN
