Koreri.com, Sorong – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja reses pada masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 di Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Kunker reses ini digelar dalam pertemuan bersama Gubernur Elisa Kambu, Forkopimda PBD serta stakeholder di ruangan Raja Ampat Hotel Aston Sorong, Rabu (28/5/2025).
Komisi VII DPR RI didampingi perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Perindustrian dan UMKM serta sejumlah mitra kerja dalam rangka mendengar langsung keluhan yang disampaikan Pemerintahan daerah setempat.
Pertemuan dipimpin Ketua Tim Komisi VII DPR RI Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
Gubernur Elisa Kambu memaparkan sejumlah persoalan yang terjadi di daerah otonomi baru (DOB) pasca dimekarkan dari Provinsi induk Papua Barat.
Dua hal yang sangat santer dipaparkan yaitu bagaimana upaya peningkatan sektor pariwisata di 5 Kabupaten dan 1 kota se-PBD agar memikat para wisatawan berkunjung dalam rangka menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Kemudian, persoalan yang berkaitan dengan pertambangan ilegal yang terjadi di Raja Ampat. 
Gubernur dalam paparannya mengelompokkan sesuai dengan letak geografis wilayah yaitu pesisir pantai di Kabupaten Raja Ampat dan pegunungan seperti Tambrauw serta Maybrat.
Dikatakannya, dibutuhkan transportasi udara di Kota Sorong agar para wisatawan asing yang berkunjung dapat cepat membantu mereka menjangkau destinasi wisata tersebut.
Selain itu, untuk menjangkau Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan, Tambrauw dibutuhkan Insfranstruktur jalan yang baik agar meningkatkan sektor ekonomi dan kunjungan masyarakat kesana.
“Kalau bisa dikembangkan bandara yang diperuntukkan bagi pesawat kalau tidak Caravan, ya ATR supaya bisa melayani penumpang banyak, bukan saja untuk pariwisata tetapi potensi sumber daya perikanan, bagaimana udang bisa ekspor dari Sorong Selatan keluar negeri. Karena kalau ada pesawat cargo pasti lebih cepat,” jelas Gubernur Elisa Kambu dalam keterangan persnya.
Dari aspirasi yang disampaikan ini, Kambu berharap dapat diperjuangkan bersama Komisi VII DPR RI agar membantu di daerah terutama Pemda se-Tanah Papua yang sampai saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
“Lain hal kalau para investor sudah banyak kemudian potensi Sumber daya alam yang ada di luar Raja Ampat sudah dikelola secara baik, ikut berkontribusi secara baik maka saya pikir pengembangan-pengembangan itu dapat kita kerjakan tanpa harus menunggu transfer pusat dari pusat,” imbuhnya. 
Terkait dengan penolakan hadirnya pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Gubenur menegaskan pihaknya sedang mengagendakan waktu untuk berkunjung ke tempat tersebut guna melihat langsung ke lokasi.
“Kita pastikan dulu apakah aktivitas pertambangan itu sudah berjalan atau belum. Memang informasi yang kita terima masyarakat adat menolak, yang baru resmi berjalan ada dua makanya dalam waktu dekat kami mau berkunjung ke sana,” pungkasnya.
Ketua Tim Komisi VII DPR RI Dr. Evita Nursanty, M.Si mengatakan, pihaknya telah mendengarkan langsung penjelasan dari Gubenur PBD dan Bupati Raja Ampat, sehingga persoalan yang sudah dibelanjakan tersebut akan ditindaklanjuti bersama Kementerian selaku mitra kerja mereka nantinya.
Diakuinya, penjelasan kedua kepala daerah sangat komprehensif namun sangat miris didengar. Namun yang menjadi perhatian Komisi XII adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan lapangan yang dihadapi Pemda setempat.
“Tentu PR dari Pak Gubenur dan Bupati Raja Ampat sangat banyak yang harus kita tindaklanjuti. Salah satunya pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat, perkembangan pariwisata tidak boleh terganggu dengan adanya usaha-usaha ekosistem yang ada,”imbuhnya
Evita berjanji akan membahas persoalan ini dengan Kementerian terkait supaya mencari solusi terhadap aktifitas tambang nikel yang bakal merusak potensi pariwisata.
“Ada banyak hal yang harus kita bahas dalam Komisi VII nanti,” tegasnya.
KENN
