Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kembali mengukir prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Ini kali ke-10, Mimika menerima opini tertinggi dalam audit keuangan Pemerintah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK di Kota Jayapura, Rabu (4/6/2025) yang turut dihadiri perwakilan dari empat daerah masing-masing Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Deiyai, dan Paniai.
Bupati Johannes Rettob, yang hadir langsung menerima laporan tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajarannya yang telah bekerja keras menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.
“Opini WTP bukan berarti laporan keuangan kita tanpa masalah, tapi ini menunjukkan penyajian laporan sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku,” ujar Rettob.
70 Temuan Ditindaklanjuti, Semua Sesuai Batas Waktu
Rettob mengungkapkan bahwa BPK mencatat 70 temuan dalam pemeriksaan keuangan Mimika tahun 2024 yang meliputi persoalan administrasi, kepegawaian, aset, hingga volume proyek.
Namun demikian, seluruh rekomendasi dari temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam waktu kurang dari 60 hari.
“Ada kelebihan bayar pada beberapa proyek, juga masalah pegawai pensiun yang masih menerima gaji. Semua sudah kami kembalikan dan selesaikan sesuai rekomendasi BPK,” jelasnya.
Bupati Rettob merinci bahwa sebagian besar temuan BPK berkutat pada empat hal utama:
1. Administrasi kepegawaian, termasuk pembayaran gaji kepada ASN yang sudah pensiun.
2. Aset daerah, yang hingga kini masih menjadi tantangan umum dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
3. Indikator kinerja, terutama dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek yang belum sepenuhnya terukur output-nya.
4. Proyek fisik, seperti kekurangan volume pekerjaan atau kelebihan pembayaran.
“Puji Tuhan, seluruh tindak lanjut sudah kami siapkan dan bawa ke Jayapura. Semuanya sudah selesai sebelum batas waktu,” tegas Rettob.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil.
Opini WTP kesepuluh ini tidak hanya menjadi catatan prestasi, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya kerja kolektif dalam mengelola keuangan negara dengan penuh tanggung jawab.
EHO
