Koreri.com, Sorong – Polemik yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya (PBD) pasca terbitnya izin usaha pertambangan (IUP) 4 perusahan yang rencananya akan beroperasi di wilayah itu telah memicu perdebatan dari berbagai kalangan baik dari Papua hingga ke tingkat nasional, termasuk dari berbagai LSM yang bergerak di bidang konservasi maupun di bidang cagar budaya.
Polemik itu pun menjadi sorotan Legislator Papua Barat Syamsudin Seknun, S.Sos, SH, MH.
“Jadi setelah kami melihat persoalan ini, memang masyarakat ini perlu harus melakukan pengawasan yang cukup melekat pada proses-proses yang ada selama ini terkait yang berhubungan dengan masalah pertambangan wilayah Papua,” ungkapnya, Selasa (10/6/2025).
Terkait tentang ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat kepada empat perusahan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sendiri telah melakukan kunjungan ke Raja Ampat, Papua Barat Daya untuk mengecek secara langsung kondisi yang ada di lapangan.
“Walaupun kita tahu terjadi demonstrasi atau penolakan dan lain-lain terhadap kehadiran beliau, menurut pandangan saya itu ada baiknya juga. Namun perlu kita juga mengetahui bahwa kehadiran beliau ini mengecek langsung di lapangan,” imbuh Seknun.
Faktanya, setelah mengecek kodisi di lapangan walaupun hanya turun di Pulau Gag tempat beroperasinya PT GAG Nikel, Menteri ESDM langsung kembali ke Jakarta.
“Di Jakarta, Menteri langsung melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas persoalan yang ada di Raja Ampat. Karena kita tahu Raja Ampat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang sudah mendunia. Dulu kita kenal Bali dan sekarang dunia mengenal Indonesia, salah satunya adalah Raja Ampat dan di sana adalah daerah konservasi yang kemudian dijaga oleh lembaga dunia,” bebernya.
Lanjut pria yang akrab disapa Sase ini, pasca press rilis yang disampaikan Menteri ESDM soal keputusan pencabutan IUP 4 perusahaan yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Nurham selayaknya diberikan apresiasi oleh masyarakat.
“Saya rasa apa yang sudah dilakukan Menteri Bahlil, kita masyarakat perlu memberikan apresiasi kepada beliau. Kenapa? Karena beliau lebih cepat untuk segera mengambil langkah dengan berangkat ke Raja Ampat dan mengecek langsung ke lapangan. Kemudian ketika beliau kembali ke Jakarta dan berkoordinasi dengan pak Presiden hingga akhirnya keluar putusan pencabutan IUP 4 perusahaan,” lanjutnya.
Selaku Anggota DPR Papua Barat yang juga adalah pengurus DPW Partai NasDem PBD memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Menteri ESDM yang langsung bergerak menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat hingga kemudian bergerak cepat mengatasi polemik soal pertambangan di Raja Ampat.
“Langkah yang beliau ambil dengan langsung bergerak cepat adalah sesuatu yang luar biasa demi menjaga keberlangsungan cagar alam yang ada di Raja Ampat,” pujinya.
Sase juga merespon positif terkait penegasan Menteri ESDM soal Pemerintah pusat akan tetap melakukan pengawasan secara ketat di lapangan terhadap operasional PT GAG Nikel yang sekian puluh tahun lamanya telah beroperasi di wilayah Raja Ampat.
“Karena ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Raja Ampat, masyarakat Papua Barat Daya dan para pecinta lingkungan yang ada di Indonesia. Maka sudah selayaknya kami berikan apresiasi pada Menteri Bahlil Lahadalia, ini luar biasa. Semoga beliau tetap eksis dan peduli terhadap kepentingan rakyat kecil, kepentingan masyarakat Papua secara keseluruhan dan Indonesia secara umum,” pungkasnya.
RED
