Koreri.com, Manokwari – Menanggapi video yang beredar di media sosial terkait pembakaran mahkota burung Cenderawasih yang kini memicu polemik, Wakil Ketua DPRP Papua Barat (PB) Syamsudin Seknun, S.Sos, SH, MH turut angkat bicara.
Ia mengecam keras tindakan tersebut yang dinilainya mencederai harga diri orang asli Papua.
“Selaku pribadi dan Wakil Ketua DPRP Papua Barat, saya sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan Kepala BBKSDA Papua yaitu saudara Jonny Santoso Silaban dan beberapa jajaran yang disitu ada unsur TNI dan juga Polri terkait pemusnahan barang sitaan,” ungkapnya saat memberikan keterangan kepada Koreri.com, Kamis (23/10/2025).
Bagi Seknun, bahwa apapun alasannya tapi cara pendekatan dengan membakar dan kemudian divideokan ini adalah bagian daripada rasisme atau menciderai nilai-nilai harga diri daripada masyarakat orang asli Papua.
“Jadi ini bukan persoalan orang asli Papuanya tapi ini persoalan seluruh masyarakat yang mendiami Tanah Papua merasa terciderai atau martabatnya di hina dengan cara seperti itu,” kecamnya.
Seknun juga menanggapi penjelasan Kepala BBKSDA Papua bahwa tindakan pemusnahan barang sitaan itu sebagai bagian dari kegiatan patroli peredaran tumbuhan dan satwa liar.
“Kita perlu tahu bahwa mahkota burung Cenderawasih tidak diberikan sembarangan kepada siapapun. Jadi kalau BBKSDA beralasan bahwa itu untuk kepentingan penegakkan hukum maka pengawasan itu yang harus dilakukan di tengah-tengah Masyarakat. Itu yang lebih penting guna menjaga kepunahan daripada burung Cendrawasih, bukan berarti barang yang sudah jadi mahkota itu kemudian dibakar,” bebernya.
Karena secara etika, secara moral dan secara sosial kultur budaya di Papua ini bahwa siapapun pasti merasa terciderai.
“Kita sangat kecewa dengan tindakan seperti itu. Kalau pun ada pemusnahan, kan itu bisa dilakukan dengan cara yang lain. Masa dengan cara dibakar dan divideokan pula, seakan mereka semua merasa bangga untuk itu. Kan pendekatan penyelesaian masalah hukum bukan juga dengan cara seperti itu,” sorotnya tegas.
Kecewa dengan tindakan pembakaran pada 20 Oktober lalu, pria yang sering disapa Sase ini mendesak dilakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala BBKSDA Papua Jonny Santoso Silaban.
“Pokoknya atas tindakan yang dilakukan Kepala BBKSDA Papua pada tanggal 20 Oktober 2025 itu, saya merasa bahwa Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian terkait segera menggantikan saudara Jonny Santoso Silaban ini diganti dan diberikan hukuman atau sanksi,” desaknya.
Sase kembali menegaskan bahwa cara pendekatan Kepala BBKSDA Papua adalah salah.
“Dalam penegakkan hukum itu perlu, tapi cara pendekatan dengan memframing acara penyitaan atau pembakaran itu yang salah. Apakah di dalam Undang-undang Tindak Pidana untuk masalah kehutanan itu, apa memang pemusnahan itu hanya dengan cara dibakar, kan tidak juga,” tegasnya.
Politisi NasDem ini lantas mengingatkan bahwa Papua ini sangat kompleks dengan berbagai persoalan.
“Saya rasa tindakan yang dilakukan itu rasisme karena menciderai nilai-nilai. Karena kita tahu bahwa mahkota Burung Cenderawasih itu adalah simbol harga diri martabat daripada orang asli Papua,” imbuhnya.
Lanjut Sase, juga harus dipahami bahwa mahkota burung Cenderawasih yang asli itu tidak diperjualbelikan, tidak diperdagangkan dan tidak diberikan kepada sembarangan orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang dihormati dan dihargai
“Kalau hanya sebatas menjaga kepunahan itu, ya itu tugas polisi hutan yang harus bekerja. Jangan seenaknya digelontorkan dana yang cukup besar untuk pengawasan ternyata pengawasan hanya dengan cara menyita barang-barang yang milik masyarakat kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar,” sesalnya.
Dan yang lebih bermartabat lagi, tambah Sase, bisa saja disita dan/atau dimuseumkan.
“Jadi sekali lagi, kami minta Pemerintah pusat untuk segara mengevaluasi pihak-pihak yang ada di dalam video itu, mengganti dan memberhentikan mereka semua,” desaknya.
KENN
