Koreri.com, Sorong – Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mendapat respon positif dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2025.
Respon tersebut disampaikan pimpinan Pansus LKPJ karena Biro Ortal hadir lengkap dan membawa data yang akurat saat rapat dengar pendapat (RDP) kedua dengan Pansus LKPJ di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Kamis (16/4/2026).
Sekretaris Pansus, La ode Samsir mengungkapkan pada pertemuan pertama, Biro Ortal belum mampu menyajikan data secara optimal meski Kepala OPD telah hadir. Hal tersebut membuat Pansus meminta agar dilakukan pembenahan sebelum kembali mengikuti pembahasan.
“Pada jadwal pertama mereka datang, Kepala OPD-nya hadir, tetapi tidak mempersiapkan data-data. Sehingga kami minta untuk dibenahi dan dilengkapi,” ujar Laode.
Namun pada pertemuan lanjutan, lanjutnya, Biro Ortal menunjukkan perubahan yang cukup drastis. Mereka hadir dengan tim lengkap hingga level Kasubag serta membawa seluruh data yang dibutuhkan dalam pembahasan.
“Tadi mereka hadir lengkap, bawa semua timnya, bukan hanya Kabiro tapi sampai Kasubag-Kasubag. Data yang disampaikan juga lengkap. Ini perubahan yang cukup baik,” katanya.
Laode juga menjelaskan bahwa dalam Tahun Anggaran 2025, Biro Ortal memiliki alokasi anggaran sekitar Rp3,8 miliar yang difokuskan pada penataan organisasi pemerintahan daerah. Ia menyebut peran Biro Ortal sangat vital sebagai fondasi dalam struktur pemerintahan.
“Biro Ortal ini ibaratnya menyiapkan rumah bagi pemerintahan daerah. Mereka siapkan struktur, ruang, dan sistemnya, nanti OPD lain yang mengisi,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengungkapkan adanya penurunan anggaran signifikan pada tahun 2026 yang hanya berkisar Rp700 juta akibat kebijakan efisiensi. Hal ini dinilai berpotensi memengaruhi optimalisasi kinerja ke depan.
Sementara itu, Ketua Pansus, Cartensz Malibela, menilai perubahan yang ditunjukkan Biro Ortal sebagai langkah positif dan patut diapresiasi. Ia menyebut terjadi “pembalikan keadaan” dibandingkan pertemuan sebelumnya.
“Mereka membalikkan keadaan 180 derajat. Dari awalnya data tidak siap, sekarang mereka hadir dengan kesiapan penuh. Ini patut kita apresiasi,” ujarnya.
Cartensz juga menambahkan bahwa ketidaksiapan sebelumnya dapat dimaklumi karena pimpinan biro yang bersangkutan masih tergolong baru menjabat. Namun, respons cepat dalam melakukan perbaikan dinilai menunjukkan komitmen yang baik terhadap fungsi pengawasan DPR.
Ia menegaskan bahwa Pansus bekerja secara objektif dalam mengevaluasi LKPJ Gubernur Tahun 2025, dengan tujuan utama menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintahan.
“Tujuan akhir kami adalah bagaimana rekomendasi DPR bisa memperbaiki apa yang kurang dan mempertahankan yang sudah baik. Jadi kita objektif,” tegas Cartensz.
Lebih lanjut, Pansus juga membuka kemungkinan untuk merekomendasikan penambahan anggaran bagi Biro Ortal pada perubahan APBD 2026, guna mendukung peningkatan kinerja mereka.
“Penambahan anggaran itu menjadi salah satu catatan kami agar ke depan mereka bisa lebih optimal,” kata Cartensz.
Pansus berharap respons cepat dan kesiapan seperti yang ditunjukkan Biro Ortal dapat menjadi contoh bagi OPD lainnya dalam menghadapi pembahasan LKPJ, sehingga fungsi pengawasan dan evaluasi dapat berjalan maksimal demi peningkatan tata kelola pemerintahan di Papua Barat Daya.
KENN
