Koreri.com, Timika – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah melontarkan kritik tajam atas eskalasi konflik bersenjata yang terus terjadi di Tanah Papua.
Lembaga ini menilai, situasi keamanan yang tak kunjung membaik justru mengindikasikan adanya kepentingan yang lebih besar termasuk dugaan “bisnis konflik” yang melibatkan elit kekuasaan.
Direktur YLBH Papua Tengah Yoseph Temorubun mengecam keras insiden penembakan terhadap warga sipil di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, yang terjadi sekitar pukul 17.00 WIT, Senin (14/4/2026).
Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya delapan warga sipil.
YLBH menilai insiden ini sebagai bukti bahwa Papua masih berada dalam situasi “zona merah” dengan indikasi kuat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
“Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan korban jiwa, tetapi juga trauma mendalam bagi masyarakat sipil. Kami menyayangkan insiden yang diduga melibatkan aparat negara,” ujar Yoseph.
Menurut YLBH, siklus kekerasan di Papua seolah tidak pernah berhenti. Mereka menuding, konflik bersenjata yang terus berulang tidak lepas dari kepentingan politik dan ekonomi yang menjadikan Papua sebagai “lahan bisnis”.
Indikasi tersebut, kata YLBH, dapat dilihat dari rutinnya pergantian satuan tugas (satgas) TNI-Polri di wilayah konflik, yang secara tidak langsung menunjukkan adanya alokasi anggaran negara dalam jumlah besar untuk operasi keamanan di Papua.
“Setiap tahun ada rotasi pasukan. Ini menunjukkan adanya pembiayaan negara yang terus mengalir. Pertanyaannya, apakah pendekatan keamanan ini benar-benar untuk menyelesaikan konflik, atau justru mempertahankan situasi konflik itu sendiri?” tegasnya.
YLBH juga menyoroti sikap pemerintah pusat yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam mendorong penyelesaian damai di Papua. Kritik turut diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai lebih aktif mengambil peran dalam isu konflik internasional dibanding menyelesaikan konflik domestik.
“Anehnya, Presiden lebih menawarkan diri sebagai mediator konflik di luar negeri, sementara konflik bersenjata di Papua dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian damai,” ujar Yoseph.
Lebih lanjut, YLBH menilai narasi “Papua Tanah Damai” yang kerap digaungkan elit di Jakarta tidak lebih dari slogan tanpa implementasi nyata di lapangan.
“Selama pendekatan yang digunakan masih dominan militeristik dan bukan dialogis, maka Papua akan terus berada dalam lingkaran kekerasan,” kata dia.
YLBH Papua Tengah mendesak pemerintah untuk segera mengedepankan dialog damai yang melibatkan seluruh pihak, termasuk masyarakat sipil Papua, guna mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah memakan banyak korban jiwa.
Situasi di Papua, menurut mereka, tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan keamanan semata, melainkan membutuhkan keberanian politik untuk membuka ruang dialog yang jujur dan berkeadilan.
TIM
