Koreri.com, Biak – Sekwan Drs. Judi Wanma, M. Si mengkonfirmasi bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi II dan III bersama Dinas Koperasi, bertempat di ruang sidang utama gedung Dewan setempat, Kamis (17/6/2025).
RDP ini digelar dalam rangka membahas agenda penting terkait pendirian dan realisasi Koperasi Merah Putih di daerah itu.
Kegiatan ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRK Biak Adrianus Mambobo, S.Pd., MM. yang juga bertindak selaku koordinator rapat. Turut hadir Ketua Komisi III Moh. Makka Arif, ST., MM., Wakil Ketua Komisi III Mety Karangan, S.AP., serta para anggota Komisi II dan III lainnya.
Dalam RDP tersebut, DPRK Biak meminta penjelasan teknis dan progres dari Dinas Koperasi terkait langkah-langkah konkret dalam mewujudkan pendirian Koperasi Merah Putih, serta manfaat yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal.
Wakil Ketua DPRK Biak, Adrianus Mambobo, dalam arahannya menekankan pentingnya koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Kita berharap Koperasi Merah Putih ini tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi juga berjalan secara nyata dan memberi dampak positif bagi masyarakat di daerah,” tegas Mambobo.
Sementara itu, Ketua Komisi III, Moh. Makka Arif menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung koperasi agar tidak mati suri setelah didirikan.
“Koperasi bukan sekadar nama. Perlu perencanaan yang matang dan strategi pemberdayaan yang tepat sasaran,” ujarnya.
RDP berlangsung dinamis, dengan sejumlah anggota Dewan menyampaikan masukan serta dorongan agar program koperasi ini segera direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
Pihak Dinas Koperasi pun menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan DPRK Biak dalam mendorong pertumbuhan koperasi yang sehat, profesional, dan berkelanjutan di wilayah itu.
RDP ini diakhiri dengan penekanan agar dalam waktu dekat, DPRK dan dinas terkait kembali melakukan evaluasi atas perkembangan realisasi Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari pengawasan dan fungsi legislasi.
HDK
