Koreri.com, Burmesso – Penunjukan Erny Purba menjabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Mamberamo Raya, Senin (7/7/2025) oleh Bupati Robby Rumansara langsung menuai pro dan kontra.
Erny Purba yang saat ini menjabat Sekretaris Dinkes Mamberamp Raya ditunjuk menggantikan pejabat sebelumnya, dr. Yermia Msen, M.Kes yang telah memasuki massa pensiun pada 2 Juni lalu.
Ketua Tim Pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Elias Basutey, S.Pd langsung bereaksi atas penunjukkan tersebut.
Ia mengaku menolak dengan tegas penunjukan tersebut karena tidak sesuai kesepakatan politik yang ada.
Menurut pria yang saat ini menjabat Ketua DPRK Mamberamo Raya, keputusan tersebut tidak tepat karena Erni Purba dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di lingkungan Dinkes setempat.
Ia menilai selama ini sejak di tunjuk sebagai Plt. Kadinkes di massa kepemimpinan Bupati Jhon Tabo, yang bersangkutan tidak ada terobosan atau kinerja nyata yang ditunjukkan dalam memajukan sektor kesehatan di Mamberamo Raya.
“Saya tidak setuju dengan penunjukan ini. Kita butuh sosok yang benar-benar punya kapasitas, kemampuan, dan semangat kerja untuk membenahi Dinas Kesehatan, apalagi kondisi pelayanan kesehatan kita di Mamberamo Raya saat ini sedang tidak baik. Waktu Bupati Jhon Tabo menunjuk yang bersangkutan jabat Plt. Kadis pun, tidak ad terobosan yang dilakukan, dan pelayanan kesehatan pun tidak ada perubahan,” tegas Elias kepada wartawan selulernya melalui telepon selulernya, Senin (7/7/2025) menanggapi penunjukan Plt Kadinkes yang baru.
Lebih lanjut, Elias meminta Bupati Mamberamo Raya untuk mengevaluasi ulang keputusan tersebut dan mencari figur lain yang lebih kompeten dan memiliki rekam jejak positif dalam bidang kesehatan.
Ia menegaskan bahwa jabatan penting seperti Kepala Dinas Kesehatan tidak bisa diberikan hanya berdasarkan kedekatan atau loyalitas atau titipan, tetapi harus mengutamakan profesionalitas.
“Dinas Kesehatan adalah urusan nyawa dan pelayanan dasar masyarakat. Jangan sampai penunjukan pejabat hanya karena suka atau tidak suka. Kita bicara tentang keselamatan masyarakat Mamberamo Raya. Sekarang banyak kasus masyarakat meninggal, dirujuk ke Jayapura dari RSUD Kawera karena kita punya fasilitas kesehatan sangat minim, sehingga Bupati harus tempatkan orang yang tepat dan memiliki koneksi yang luas ke Pemerintah pusat terutama ke Kementrian Kesehatan agar mendapatkan dukungan dana perbaikan pelayanan kesehatan di Mamberamo Raya,” ujar Elias dengan nada geram.
Elias Basutey bilang, hendaknya Kepala Dinas Kesehatan yang ditunjuk jangan hanya orientasinya uang untuk kepentingan pribadi, tetapi harus memiliki komitmen untuk dapat bekerja membangun daerah ini dengan baik.
“Saya tegaskan kepada Pak Sekda juga agar jangan bermain suku, kita butuh pemimpin yang bisa bekerja dengan baik untuk mengamankan Visi dan Misi Bupati. Kemarin program 100 hari kerja sudah gagal total sehingga jangan lagi diperparah dengan penyusunan kabinet yang baru ini,” jelasnya.
Selama ini, lanjut Elias, dirinya memiliki data lengkap. Di RSUD Kawera fasilitas kesehatan sangat minim, obat obatan tidak ada, pasien banyak dirujuk ke luar Mamberamo karena tidak bisa ditangani baik di daerah, alat pemeriksaan darah saja masih manual dipake. Semestinya itu menjadi perhatian serius Kepala Dinas Kesehatan, tetapi selama ini tidak ada perhatian sama sekali. Sehingga selaku Ketua Partai Pengusung dan juga Ketua DPRK saya sangat tidak setuju Ibu Erni Purba ditunjuk menjadi Plt. Kadinkes,” tandas Elias Basutey.
Sementara itu, Plt. Kadinkes Mamberamo Raya Erni Purba, S.Km, yang dikonfirmasi via pesan singkat WhatsApp merespon adanya keberatan dari Ketua DPRK sekaligus Tim Pemenangan Elias Basutey atas penunjukan dirinya sebagai Plt Kadinkes.
Erni menegaskan bahwa dirinya hanya menerima SK dari Bupati dan akan berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan daerah.
“Saya ini sebagai bawahan dan hanya menerima SK dari pimpinan, dan saya siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Saya diperintakan melaksanakan visi dan misi bapa Bupati dan Wakil Bupati. Jadi kapanpun SK dicabut, saya selalu siap. Dan kalua saya memang dianggap tidak kompeten, saya siap di ganti kapan saja saya siap pak,” jelas Erni Purba.
Ia juga merespon soal kriteria Kepala Dinkes harus memiliki koneksi dan jaringan ke Kementerian Kesehatan RI.
“Kita bicara akses ke Pemerintah pusat, kita semua lagi berjuang di Dinkes, tetapi tahun ini batas sampai bulan juni dan sudah lewat, Terus bicara tentang usulan DAK harus sesuai dengan lokus dan kelengkapan data, jadi kita harus berusaha lengkapi data-data dan administrasi lainya baru bisa kita lobi ke Kementrian Kesehatan. Kita tidak ke Jakarta tanpa data, sehingga apa yang kita perjuangkan untuk mendatangkan uang semua jelas,” tandas Erni Purba.
NAP
