Koreri.com, Ambon – Gedung Balai Kota Ambon dilaporkan sudah tidak representatif atau tidak lagi memadai untuk menampung para pegawai.
Hal itu diakui Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Ambon Herman Semmy Tetelepta, kepada awak media di Ambon, Selasa (8/7/2025).
Menurutnya, jika dihitung secara kualitatif dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai yang ada pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon baik ASN kemudian yang baru saja lulus CPNS termasuk PPPK gelombang satu dan dua, telah melebih kapasitas atau daya tampung gedung.
Maka tentu bangunan Balai Kota tidak bisa lagi menampung keseluruhan dari jumlah pegawai dimaksud.
“Saya contohkan hal yang kecil saja, jumlah pegawai di bagian umum (ASN/PPPK) itu kurang lebih ada 100 orang. Yang memiliki fasilitas tempat duduk meja dan fasilitas di dalam ruangan, kurang lebih dibawah 50 persen. 50 persen sisanya adalah tenaga teknis, cleaning service, teknisi, kemudian pegawai lapangan lainnya yang tidak memiliki tempat duduk atau ruangan. Beruntung kami memiliki gudang yang dipakai agar teman-teman dari lapangan atau teknisi dan cleaning service itu bisa duduk ataupun berdiam disitu. Itu salah satu contoh kecil, kita belum bicara menyangkut keseluruhan OPD yang ada di balai kota,” tutur Herman.
Ia menjelaskan, bangunan Balai Kota Ambon sudah dibangun sejak tahun 70an silam, dengan kondisi pembangunan tidak seperti yang terlihat saat ini. Bangunan Balai kota dibangun per gedung yakni gedung A, B, C dan D. Ketika daya tampung tidak memadai di gedung A, maka di tambah ke gedung B dan gedung C dan gedung D.
“Oleh karena itu, dari struktur bangunan Balai Kota tidak menyatu, karena ada sambungan-sambungan yang terjadi sehingga berpotensi rembesan atau perusakan bangunan-bangunan itu,” sambung Herman.
Adapun, usia bangunan ini bisa dikatakan cukup lama atau sudah tua, dan sudah mengalami kerusakan hampir di seluruh bagian. Kerusakan dapat dilihat pada dinding, warna cat, tehel dan plafon, banyak yang sudah rusak akibat rembesan termasuk senk atau cup, sudah mengalami kerusakan yang cukup parah.
Kemudian, ada juga jaringan listrik dan air yang sampai saat ini tidak tahu lagi dimana letak jaringannya, sehingga kalau ada yang rusak sangat sulit untuk mencari sumber kerusakannya.
“Jadi untuk memperbaiki keseluruhan bangunan, itu memerlukan anggaran yang cukup besar. Sementara kita setiap tahun anggaran pemeliharaan hanya dapat melakukan pemeliharaan bagi hal-hal yang bersifat urgent. Contohnya ada kebocoran kita selesaikan senknya atau ada plafon yang jatuh, baru kita perbaiki plafonnya begitu juga dengan tehel,” katanya.
“Secara umum bisa kita hitung untuk pemeliharaan tehel keseluruhan gedung ini baik itu A, B, C dan D, serta beberapa lantai diatasnya memakan anggaran yang kalau dikalkulasi sendiri, pastinya besar. Itu baru satu item, kalau kesuruhan item, otomatis sangat besar anggarannya,” imbuhnya.
Herman juga mekankan bahwa bangunan Balai Kota juga tidak representatif untuk kegiatan yang sifatnya seperti upacara, danapel, karena tidak memiliki lapangan atau halaman yang cukup menampung semua pegawai.
“Oleh karena itu secara pribadi, saya berharap kedepan kita harus memiliki alternatif-alternatif lain atau bangunan lain yang dapat digunakan bagi pegawai pemerintah kota ini supaya dapat bekerja dengan nyaman dan aman. Jika bekerja dengan aman dan nyaman, otomatis kreatifitas, inovasi dan sebagainnya pasti akan lebih baik,” pungkasnya.
JFL
