Koreri.com, Jayapura – Berbagai aksi pelanggaran masif yang diduga berlangsung saat gelaran pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Papua pada 6 Agustus lalu hingga dugaan berlanjut pada pleno rekapitulasi suara terus menjadi sorotan publik.
Aktivitas illegal demi memenangkan pasangan calon (Paslon) tertentu itu mencuat ke publik pasca adanya dugaan keterlibatan oknum personel Polisi, pencoblosan surat suara ganda termasuk aksi intimidasi terhadap penyelenggara di TPS hingga tahapan pleno yang dibuktikan dengan sejumlah dokumentasi baik foto hingga video serta kesaksian warga pemilih, ASN maupun penyelenggara sendiri.
Tak heran, bukti seabrek ini mencerminkan bagaimana ambisi memenangkan kontestasi dengan menghalalkan segala macam cara kembali tersaji dalam pertarungan heat to heat merebut singgasana nomor satu dan dua, Provinsi Papua.
Menyikapi berbagai temuan tersebut, Tim Komunikasi Politik Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano – Constan Karma (BTM-CK) mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk menunjukkan integritasnya dengan mengusut tuntas seluruh dugaan pelanggaran pada gelaran PSU Pilgub Papua 2025.
Anggota Tim Komunikasi Politik BTM-CK Panji Agung Mangkunegoro, secara tegas mengecam Ketua Bawaslu Provinsi Papua Hardin Halidin yang dinilai lamban merespons berbagai laporan kecurangan meski PSU telah memasuki H+3.
“Banyak kecurangan terjadi di PSU, tapi tidak ada advokasi hingga putusan sanksi. Ketua Bawaslu harus tunjukkan kualitas dan integritas karena anda paling terkeren, jangan sampai ‘masuk angin’,” sorotnya saat memberikan keterangan di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (9/8/2025).
Panji menuding Bawaslu Papua belum bersikap tegas terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan tim pasangan nomor urut 2, MARI-YO.
Salah satu kasus yang ia soroti adalah video viral yang memperlihatkan satu orang mencoblos 5 hingga 10 surat suara untuk pasangan MARI-YO.
“Itu pelanggaran sistematis dan wajib diungkap. Jangan diam, karena kini kita hidup di era transparansi informasi. Semua terlihat mata secara jelas,” tegasnya.
Ia menekankan, Bawaslu Papua memikul tanggung jawab penuh untuk menindak semua pelanggaran PSU sesuai peraturannya, agar tidak menimbulkan l embaga pengawas Pemilu tersebut “bocor halus” atau kehilangan netralitas.
Informasi yang diperoleh media ini, Tim BTM – CK sementara melengkapi berbagai data kecurangan yang didapati saat gelaran PSU lalu terkait berbagai aksi pelanggaran masif yang terjadi.
EHO
