Koreri.com, Jayapura – Massa pendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 1, Benhur Tomi Mano – Constant Karma (BTM-CK) kembali melakukan aksi damai dengan menduduki kantor KPU Papua. Selasa (19/8/2025) siang.
Ribuan masa yang menggunakan pakaian serba hitam yang menandakan matinya demokrasi di Provinsi Papua itu menuntut penyelenggara KPU dan Bawaslu untuk penyandingan data C1 Hasil di semua kabupaten/ kita di wilayah itu.
Dalam tuntunan yang di bacakan oleh Koordinator Aksi Yulianus Dwaa, mendesak KPU RI dan KPU Papua untuk menyelesaikan semua tahapan rekapitulasi secara baik dengan tidak melempar tanggung jawab ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami mendesak KPU dan Bawaslu Papua untuk melakukan penyandingan data C Hasil dengan data Sirekap untuk mendapat kebenaran yang pasti. Dan kami mendesak KPU Provinsi Papua untuk mencopot atau mengambil alih jabatan Ketua KPU Biak Numfor, KPU Yapen, KPU Supiori KPU Keerom yang nyata – nyata melakukan kejahatan demokrasi yang mencederai kedaulatan rakyat,” tegas Yulianus Dwaa.
Fred Kerey, perwakilan keluarga dari Biak Numfor, menyoroti kasus yang terjadi di daerahnya.
Ia mengungkap bahwa seorang operator perempuan bernama Novela Korwa diintimidasi dan diusir secara tidak hormat oleh Ketua KPU Biak Numfor, Joe Lawalata, saat pleno rekapitulasi suara.
“Seorang perempuan Biak dipermalukan di ruang publik oleh Ketua KPU Biak. Ini mencederai martabat perempuan Papua dan kami tidak akan diam,” tegas Fred.
Fred menambahkan bahwa Pemilu seharusnya dilaksanakan secara jujur dan adil. Untuk itu, ia mendesak agar Ketua KPU Biak segera dicopot dari jabatannya.
“Kami minta Ketua KPU Biak dicopot. Mananwir (pemimpin adat) juga harus segera memanggil Ketua KPU karena telah mempermalukan masyarakat adat Biak,” imbuhnya.
Pdt. Aneke Mirino, salah satu tokoh gereja yang turut berorasi dalam aksi tersebut, juga menyampaikan kemarahan terhadap tindakan Joe Lawalata.
“Ketika seorang perempuan Papua bernama Novela Korwa berani membongkar dugaan manipulasi data suara oleh anggota KPU, justru dia yang dikeluarkan dari ruangan. Ini tidak wajar dan sangat memalukan,” bebernya.
Anneke juga menyinggung keterlibatan anggota KPU Biak, M. Mansur, yang diduga melakukan intervensi dalam proses rekapitulasi di Distrik Biak Kota.
“Ibu Novela hanya bicara kebenaran, justru kamu (Joe Lawalata) yang tidak layak jadi pemimpin. Jangan takut Binsowi (perempuan pemberani), kami ada di belakangmu,” cetusnya.
Tak hanya itu, Pdt. Mirino juga membeberkan indikasi kecurangan yang disebut terjadi bukan hanya di Biak Numfor, tapi juga di beberapa daerah lain seperti Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, dan Supiori.
Selain soal intimidasi, massa juga menuding Joe Lawalata sebagai bagian dari tim sukses salah satu pasangan calon gubernur.
Hal ini memperkuat desakan agar dirinya segera diberhentikan karena dianggap tidak netral dan mencoreng integritas penyelenggaraan pemilu di Papua.
“Kami tidak bisa diam melihat demokrasi dirusak oleh orang yang seharusnya menjaga netralitas pemilu. Joe Lawalata harus keluar dari KPU Biak Numfor” seru salah satu peserta aksi.
Aksi unjuk rasa ini juga diwarnai dengan bentangan spanduk-spanduk berisi pesan protes yang keras. Beberapa spanduk bertuliskan:
“Joe Lawalata, Penjahat Demokrasi!”
“KPU Provinsi Segera Ambil Alih Persoalan di Kabupaten/Kota!”
“Tolak Ketua KPU Biak Numfor!”
“Stop Intervensi, Hormati Suara Rakyat”
Tak hanya itu, massa juga membentangkan spanduk bergambar wajah salah satu komisioner KPU Biak, M. Mansur, yang dianggap terlibat dalam dugaan manipulasi data hasil pemilu.
Aksi massa ini juga mendesak KPU Provinsi Papua untuk turun tangan langsung menyelesaikan persoalan yang dinilai belum tuntas di KPU Kabupaten/Kota, khususnya menyangkut dugaan pelanggaran yang terjadi di tingkat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan KPU Kabupaten Biak Numfor.
ZAV
