Koreri.com, Sorong – Wilayah Provinsi Papua Barat Daya diklaim memiliki potensi resiko bencana yang cukup tinggi.
Hal itu diungkapkan Ketua Satuan Gugus Khusus Bencana PBD Johny Sumbung kepada awak media seusai giat Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang digelar DK2P-Satpol PP Papua Barat Daya di Hotel Rylich Panorama Sorong, Rabu (3/9/2025).
“Memang untuk wilayah provinsi Papua Barat Daya ini, mempunyai potensi resiko bencana yang cukup tinggi baik itu banjir, tanah longsor, gempa, tsunami maupun angin puting beliung,” akuinya.
Kaitannya dengan itu, lanjut Johny, pihaknya kemudian ditugaskan Pemerintah untuk menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
“Saya selaku Ketua Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana untuk Provinsi Papua Barat Daya dengan tim dipercayakan oleh provinsi untuk mengerjakan dokumen ini,” lanjutnya.
Johny memastikan dokumen ini akan dikerjakan sebaik mungkin sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga kedepan, provinsi ini bisa membuat program untuk kabupaten/kota yang mempunyai resiko tinggi terkait dengan bencana di wilayah Provinsi Papua Barat Daya
Ia juga berharap dengan rampungnya penyusunan dokumen tersebut agar segera disiapkan Peraturan daerah (Perda) untuk mempertegas itu.
“Harapan kami kedepan setelah dokumen ini selesai itu nanti harus ada Perda dan ditandatangani oleh Gubernur untuk dipakai sebagai acuan resmi,” harapnya.
Dan yang paling penting, Johny mendorong segera dibentuk BPBD provinsi. Karena ini adalah provinsi baru, pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi harus segera dilakukan sehingga koordinasi dapat lebih cepat dilakukan.
“Sekarang ini kan masih dibawah Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Maka mudah-mudahan bisa terbentuk untuk mempercepat koordinasi di tingkat kabupaten/kota,” dorongnya.
Ketua Satgas Khusus Kebencanaan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan ini menyampaikan pula, waktu untuk pengerjaan dokumen ini membutuhkan 2 sampai 3 bulan kedepan.
“Ini sudah bisa selesai karena kami juga sudah mau mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di enam kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya. Nanti tim kami akan melakukan pendataan terkait dengan mapping area atau pengambilan data-data yang ada di lapangan dengan lokasi area potensi resiko,” tambahnya.
Bahkan pihaknya juga mendatangkan tenaga GIS dari Bali untuk melakukan pemetaan bersama dengan rekan-rekan di kabupaten dan kota.
Johny kembali menekankan bahwa pembentukan BPBD PBD menjadi prioritas utama.
“Tim Inanta sendiri untuk BPBD Papua Barat Daya sementara mendorong penyusunan berkas-berkasnya. Artinya kami akan bekerja semaksimal mungkin sehingga diharapkan dokumen ini selesai untuk pembentukan BPBD mengingat koordinasi dan juga tanggung jawab cukup besar pada provinsi baru ini,” pungkasnya.
ZAN
