Koreri.com, Sorong– Sengketa kepemilikan wilayah tiga pulau di perbatasan Provinsi Papua Barat Daya dengan Maluku Utara belum menemukan titik terang.
Forum lintas suku orang asli papua (OAP) Provinsi Papua Barat Daya mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk adil dan bijak dalam mengambil keputusan.
Presiden Prabowo diminta untuk kembalikan tiga pulau yaitu Sain, Piay dan Kiyas yang dicaplok Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara ke Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Ketua forum lintas suku asli papua Buce Ijie mengatakan jika Presiden Prabowo bijak memutuskan seperti empat pulau yang dicaplok Sumatera Utara kemudian dikembalikan ke Provinsi Aceh maka hal ini harusnya dilakukan untuk sengketa tiga pulau di Maluku Utara.
“Jangan otak-atik Papua ini sesuka hati, Pak Presiden dengan bijak harus kembalikan Pulau Sain, Piay dan Kiyas ke Papua Barat Daya tanpa ada tawar menawar, kalau Aceh naikan bendera Presiden bisa pertimbangkan, jangan sampai kami di Papua kibarkan bendera Bintang Kejora,” tegas Buce Ijie dalam konferensi persnya di Sekretariat Forum Perkumpulan lintas suku asli Papua Wilayah PBD, Kota Sorong, Rabu (17/9/2025).
Lebih lanjut dikatakan Buce bahwa jika Presiden ambil kebijakan untuk kembalikan tiga pulau ini maka lebih terhormat tanpa ada pengibaran bendera bintang Kejora atau ancaman lainnya.
Forum lintas suku OAP Papua Barat Daya juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Prof. Dr. M. Tito Karnavian dari jabatan Mentri Dalam Negeri (Mendagri), karena diduga mantan Kapolri ini aktor dari pancaplokan empat pulau di Aceh dan tiga pulau di Papua Barat Daya.
Tiga Pulau yang dicaplok masuk dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi
Maluku Utara yaitu Sain, Piay dan Kiyas pada Tahun 2021 masih milik Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya, namun saa ini sudah berubah.
Sementara itu Ketua Dewan Adat Suku Betew Kafdarun yang mendiami Raja Ampat, Papua Barat Daya Yance Mambrasar menjelaskan bahwa pulau Sain, Piay dan Kiyas masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Bahari karena diberikan oleh Sultan Tidore kedua.
Pemberian tiga pulau ini karena ada histori masa lalu dimana salah satu anak perempuannya menikah dengan Panglima perang Gurabesi dari Papua pada saat itu.
“Sehingga kita tetap mempertahankan historis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kami masyarakat Papua khususnya Raja Ampat,” tegas Mambrasar.
Maka Forum Lintas Suku Asli Papua Provinsi Papua Barat Daya kembali menegaskan :
1. Menegaskan bahwa Tanah Papua, termasuk pulau-pulau disekitarnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah adat, budaya, dan kedaulatan Masyarakat Papua.
2. Menyatakan dukungan penuh terhadap proses pengembalian Pulau Sain, Pulai Piay dan Pulau Kiyas kembali ke Tanah Papua sesuai dengan prinsip keadilan, hukum, dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.
3. Mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti dan memastikan proses pengembalian tersebut berjalan dengan transparan, adil, serta melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
4. Menolak segala bentuk praktik yang mengabaikan masyarakat adat atau merugikan kepentingan Rakyat Papua dalam pengelolaan tanah dan pulau-pulau tersebut.
5. Berkomitmen untuk terus mengawal proses ini demi menjaga martabat, hak ulayat, serta kedaulatan Masyarakat Papua.
6. Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri Dalam Negeri harus mengembalikan Ketiga Pulau tersebut untuk menjunjung tinggi harkat, martabat dan harga Diri orang Asli Papua karena Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pernyataan sikap forum lintas suku orang asli papua ini akan diserahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk dilanjutkan kepada Presiden Republik Indonesia.
Selain itu para tokoh asli papua ini juga akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito Karnavian untuk meminta pertanggungjawaban terkait dengan pemindahan wilayah pulau Sain, Piay dan Kiyas.
KENN
