Koreri.com, Jakarta – Desakan publik agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menuai sorotan tajam.
Direktur YLBH Papua Tengah Yosep Temorubun mengingatkan bahwa langkah reformasi Polri tidak boleh dilakukan hanya karena tekanan opini publik, melainkan tetap berpegang pada konstitusi dan Undang-undang.
“Polri adalah alat negara, bukan institusi militer. Tugas pokok dan fungsinya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan sebagai pertahanan negara. Ini jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,” tegas Yosep dalam keterangannya, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, dalam era reformasi Polri harus dipandang sebagai salah satu pilar demokrasi yang tidak boleh dilemahkan. Sebab, Polri berada di bawah kendali penuh Presiden sebagai panglima tertinggi negara.
Pemisahan Polri dari ABRI di masa lalu pun, lanjutnya, merupakan tonggak reformasi untuk menegakkan supremasi sipil, bukan supremasi militer.
Lebih jauh Yosep menegaskan, Polri sejatinya terus berbenah dan terbuka terhadap kritik publik.
“Setiap tahun ada anggota Polri yang diberhentikan karena melanggar aturan. Itu bukti bahwa reformasi internal tetap berjalan. Polri tidak anti kritik, tapi juga tidak bisa dihakimi seolah harus berubah 100 persen dalam sekejap. Yang terpenting adalah Polri tetap profesional, fair, dan kokoh dalam menjaga supremasi sipil di era demokrasi,” tegasnya.
Yosep juga menekankan bahwa reformasi Polri seharusnya difokuskan pada penguatan mekanisme pengawasan, baik melalui Kompolnas maupun sistem internal yang lebih tegas, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalisir.
“Presiden tidak boleh membiarkan Polri dipersepsikan berada di bawah bayangan lembaga negara lain. Polri tetap institusi mandiri yang hanya bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi Negara. Reformasi memang perlu, tapi harus dilakukan dengan cerdas, bukan karena desakan sesaat,” pungkasnya.
TIM
