Koreri.com, Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) George Karel Dedaida, S.Hut., M.Si melaksanakan reses II tahun 2025 di daerah pengangkatan (Dapeng) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) lebih khusus IMEKKO awal pekan ini.
Anggota Fraksi Otonomi Khusus DPRP PBD itu turun langsung ke masyarakat adat IMEKKO untuk menyerap langsung aspirasi agar dapat diperjuangkan saat hearing Komisi dengan OPD mitra maupun alat kelengkapan dewan lainnya.
Sejumlah keluhan dari masyarakat adat disampaikan kepada George Dedaida untuk ditindaklanjuti. Diantaranya, masalah pendidikan yaitu kekurangan tenaga pengajar atau guru di wilayah pantai Inanwatan, Metamani, Kais dan Kokoda.
“Daerah pantai sangat membutuhkan tenaga guru tapi dengan melihat sarana prasarana, sanitasi air bersih dan lingkungan dibawa garis kehidupan makanya posisi tenaga guru sangat minim di daerah pantai khusus wilayah IMEKKO,” ungkapnya kepada wartawan di Kota Sorong, Jumat (26/9/2025).
George menegaskan akan mendorong aspirasi ini ke Pemerintah Provinsi PBD melalui Dinas Pendidikan agar berkolaborasi dengan Kabupaten Sorong Selatan sesuai kewenangannya membenahi persoalan yang dihadapi masyarakat.
Masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait kesehatan, kemiskinan ekstrim, perumahan kemudian infrastruktur ruas jalan yang menghubungkan Moswaren ke daerah IMEKKO masih didambakan. Pemprov PBD pun diminta melihat persoalan ini.
“Jalan ini untuk menembus keterisolasian daerah pantai, karena selama ini mobilisasi logistik maupun yang lainnya melalui laut sangat menelan biaya besar maka aspirasi terkait pembangunan jalan saya harap Pemprov Papua Barat Daya melalui OPD teknis dapat mendorong agar jalan aspal tembus Inanwatan dan Kokoda, supaya dapat membawa dampak positif masyarakat di daerah pantai,” ujarnya.
Disamping itu, masyarakat juga menyarankan tentang percepatan pemekaran calon daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten IMEKKO oleh karena itu Gubernur Papua Barat Daya diharapkan memaksimalkan tim yang sudah dibentuk untuk melakukan langkah-langkah nyata.
“Ada juga aspirasi yang meminta Gubernur dapat mempertimbangkan untuk mengangkat ASN dari Sorong Selatan menduduki jabatan eselon II di Pemprov Papua Barat Daya, saya minta hal ini jadi perhatian Pak Gubernur juga,” pintanya.
Sensus Orang Asli Papua dan data wilayah adat agar menjadi dokumen dalam penyusunan kerja program kerja otonomi khusus setia tahun berjalan.
Masyarakat adat Sorong Selatan menginginkan setiap investasi yang masuk ke daerah ini harus berbicara dengan pemilik hak ulayat.
“Ada beberapa perusahaan kelapa sawit ditolak masyarakat adat karena komunikasi tidak tuntas dengan pemilik hak ulayat,” tegasnya.
KENN
