Koreri.com, Sorong – Wakil Gubernur Ahmad Nausrau membuka secara resmi Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas (PD) di ruang rapat utama kantor Pemerintahan setempat, Selasa (30/9/2025).
Giat ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Papua Barat Daya (PBD) dengan Australia Indonesia Partnership SKALA, Program INKLUSI, YAKKUM, Yayasan BICARA, Bappenas dan tim akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sorong.
Wagub menyatakan RAD ini merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas benar-benar terintegrasi dalam pembangunan daerah.
Hal ini Sejalan dengan semangat Otonomi Khusus Papua yang menempatkan inklusivitas sebagai pilar pembangunan.
“Penyandang disabilitas di Papua Barat Daya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat kita. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, aksesibilitas infrastruktur, serta kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam Pembangunan,” urainya.
Karena itu, lanjut Wagub, kehadiran RAD ini sangat strategis untuk menjadi panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam merancang program dan kebijakan yang responsif dan inklusif.
“Saya berharap workshop hari ini tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi ruang partisipasi bermakna bagi organisasi penyandang disabilitas, akademisi, LSM, dan masyarakat sipil. Dengan cara itu, RAD yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata penyandang disabilitas, sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis Papua Barat Daya,” imbuhnya.
Wagub menegaskan Pemprov PBD berkomitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dengan memastikan bahwa kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang setara.
Wagub berharap forum ini menghasilkan dokumen RAD yang realistis, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata penyandang disabilitas di Papua Barat Daya.
“Kita ingin memastikan pembangunan di Papua Barat Daya berlandaskan prinsip “leave no one behind”, dimana tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” pungkasnya.
Kepala BAPPERIDA PBD Rahman menambahkan workshop kali ini diharapkan menghasilkan satu dokumen perencanaan tentang rencana aksi penyadang disabilitas sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang rencana aksi Nasional penyadang disabilitas yang akan dikaitkan dengan dokumen dokumen perencanaan.
“Sehingga semboyan kita terkait kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (Gedsi) itu adalah tidak satu orang pun yang tertinggal. Jadi kita berbicara inklusivitas mempunyai hak yang sama termasuk penyandang disabilitas,” tambahnya.
Dokumen ini, sambung Rahman, akan menjadi payung terhadap apa yang akan dilakukan bersama dengan semua OPD dan stakeholder,
“Kita berharap nanti akan ada masukan dan dengan kemampuan fiskal yang kita punya dengan keterbatasan yang ada pada teman-teman disabilitas ini tidak boleh kita tinggalkan,” pintanya.
Karena itu, kegiatan workshop ini bertujuan untuk menyatukan data itu karena sangat penting untuk bagaimana bisa membuat satu program atau satu rencana aksi yang baik.
“Jadi data yang ada saat ini yang akan kita kompilasi dan konsolidasi data realnya yaitu yang berbasis NIK sehingga semua data itu terintegrasi ke dalam satu system,” pungkasnya.
ZAN
