Koreri.com, Opini – Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto membawa semangat perubahan dalam arah kebijakan ekonomi Indonesia. Fokus pemerintah kini bukan sekadar menjaga stabilitas makro, melainkan menciptakan kemandirian ekonomi nasional berbasis sumber daya alam.
Dalam kerangka besar itu, PT Freeport Indonesia menempati posisi strategis sebagai salah satu aset vital negara yang memiliki dampak ekonomi dan sosial luar biasa, terutama bagi masyarakat Papua.
Sejak Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport melalui MIND ID, perusahaan ini tidak lagi semata menjadi simbol investasi asing, tetapi telah berubah menjadi ikon kedaulatan ekonomi nasional. Karena itu, pergantian kepemimpinan di tubuh Freeport selalu menjadi perhatian publik bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi juga dari perspektif kebijakan dan keadilan sosial.
Arah Ekonomi Baru dan Nasionalisme Sumber Daya
Pemerintahan baru tengah menyiapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang menekankan hilirisasi tambang, peningkatan nilai tambah dalam negeri, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya alam. Langkah ini tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi, tetapi juga menjadi wujud nasionalisme sumber daya alam, di mana kekayaan bumi Indonesia harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya kepentingan korporasi global.
Dalam konteks tersebut, PT Freeport Indonesia memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa hasil tambang di Papua benar-benar memberikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal. Kepemimpinan Freeport ke depan harus mampu menjembatani kepentingan nasional dan aspirasi masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan.
Semangat Perubahan di Pemerintahan Baru
Pergantian sejumlah menteri strategis, seperti di Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjadi tanda bahwa Presiden Prabowo sedang menyiapkan formasi ekonomi baru yang lebih berani dan progresif. Kebijakan fiskal, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam akan diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus memperluas pemerataan kesejahteraan.
Perubahan ini idealnya juga menyentuh manajemen perusahaan-perusahaan strategis nasional, termasuk Freeport. Kepemimpinan di sektor ini harus mencerminkan semangat transformasi yang inklusif profesional, nasionalis, dan sensitif terhadap keadilan daerah.
Frans Pigome dan Kepemimpinan Inklusif
Dalam momentum tersebut, munculnya nama Frans Pigome sebagai salah satu kandidat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia menjadi menarik dan penuh makna.
Sebagai putra asli Papua yang telah meniti karier panjang di lingkungan Freeport, Frans Pigome mencerminkan kombinasi kapasitas profesional dan akar sosial-budaya yang kuat.
Kapabilitas dan kapasitas Frans Pigome tidak perlu diperdebatkan. Ia pernah bekerja di Freeport-McMoRan di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, selama kurang lebih 10 tahun, menempati posisi Vice President, dan kini menjabat sebagai Technical Advisor for Directors and CEO PT Freeport Indonesia.
Ia dikenal tegas, profesional, dan berintegritas, terutama dalam mengelola kepentingan karyawan serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di wilayah tambang beroperasi.
Tak heran bila Frans Pigome mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat Papua, termasuk pemilik hak ulayat adat Amungme dan Kamoro. Dukungan moral dan sosial semacam ini merupakan kekuatan yang jarang dimiliki oleh kepemimpinan Freeport sebelumnya.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu ragu memberikan kepercayaan penuh kepada Frans Pigome untuk memimpin Freeport Indonesia di masa mendatang sebagai langkah nyata mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan nasional.
Meneguhkan Aset Negara sebagai Amanat Bangsa
PT Freeport Indonesia bukan hanya perusahaan tambang; ia adalah amanat bangsa.
Kekayaan emas dan tembaga di tanah Papua adalah bagian dari tubuh Indonesia sendiri. Maka, pengelolaannya harus mencerminkan nilai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama.
Kepemimpinan di Freeport harus memastikan bahwa perusahaan ini tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga menjadi sumber harapan dan kemajuan bagi masyarakat Papua.
Pergantian pemerintahan dan arah ekonomi baru memberi kesempatan bagi Indonesia untuk meneguhkan kembali semangat kebangsaan dalam pengelolaan aset strategis. Memberi ruang bagi putra daerah seperti Frans Pigome untuk memimpin Freeport adalah bagian dari politik inklusif yang memperkuat keindonesiaan itu sendiri. Sebab, kedaulatan ekonomi sejati bukan hanya tentang siapa yang memiliki saham, tetapi tentang siapa yang dipercaya menjaga dan mengelolanya dengan hati, kapasitas, dan integritas.
Penulis :
Pengamat Kebijakan Publik Papua/Akademisi STEKOM Semarang
