Koreri.com,Jakarta– Ketua Harian LMA Papua Barat Daya, Franky Umpain menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Koordinasi Terpadu (RKT) di Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Rapat ini mengangkat tema, “Membangun Paradigma Baru Pertahanan di Papua Menghadapi Ancaman Separatisme dan Tantangan Geopolitik”.
Selain Franky, turut diundang sebagai narasumber Peneliti BRIN, Prof. Dr. Ganewati Wuryandari serta perwakilan dari Badan Intelejen Negara (BIN).
Pada rapat koordinasi tersebut, Franky yang juga Anggota DPRP PBD dari jalur pengangkatan membahas tema, Peran dan Tantangan OAP dalam Membangun Paradigma Baru Pertahanan Papua.
Di hadapan para peserta yang berasal dari kementerian dan lembaga terkait, Franky memaparkan sejumlah aspek mengapa bibit disintegrasi bangsa masih tumbuh di Papua.
Padahal, sejumlah program dan kebijakan pemerintah sudah dibuat khusus untuk Papua, termasuk memberikan otonomi khusus sejak tahun 2001.
Keberadaan Papua secara geopolitik, berada di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Dengan posisi yang strategis ini, membuat Papua menjadi daya tarik bagi negara-negara kawasan.
“Sejarah konflik di Papua, telah berlangsung lama. Sejak masih era pendudukan Belanda hingga kini. Jumlah korban dari masyarakat dan aparat sudah sangat banyak. Dan ini menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat. Adanya stigma separatis, juga memberikan trauma mendalam. Bukan hanya itu, muncul kecurigaan kolektif terhadap OAP dan sebab lainnya,” papar Franky.
Kondisi-kondisi tersebut, menurut dia, menjadi pemicu lambatnya pembangunan di Tanah Papua. Meskipun berbagai program kebijakan telah diturunkan ke Papua.
“Di Papua itu, terlalu banyak lembaga kultur. Sehingga tidak jelas siapa sebenarnya yang benar-benar mengurus adat dan budaya. Juga masih dominannya pendekatan militer yang dilakukan pemerintah,” sambung pria asal Raja Ampat ini.
Untuk menciptakan Papua sebagai Tanah Damai, menurut dia, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar OAP, pemanfaatan SDA secara baik dengan melibatkan masyarakat adat, pembangunan SDM Papua secara baik.
“Pengembangan ekomomi, bisa dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal. Dan yang terakhir, mendorong keterlibatan OAP lebih besar di sektor ekonomi, sosial dan budaya. Dengan ini, maka akan ada solusi mengatasi konflik berkepanjangan di Tanah Papua,” tutup dia.
RLS
