Koreri.com, Jayapura — Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) Partai Hanura merupakan agenda politik lima tahunan yang strategis.
Kegiatan ini bertujuan untuk memilih Ketua DPD Partai Hanura Papua yang memiliki kapasitas dan mental kuat dalam menghadapi agenda politik nasional seperti Pemilu Legislatif, Pilkada, dan Pemilihan Presiden mendatang.
Dalam kesempatan terebut, Benny menyoroti pentingnya peran Papua dalam peta politik nasional. Ia menyebut Papua sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun kesejahteraan rakyatnya belum sepenuhnya terwujud.
“Papua memiliki kekayaan tambang dan sumber daya alam luar biasa, tetapi selama ini lebih banyak dinikmati korporasi asing akibat kebijakan pusat yang belum berpihak kepada daerah,” ujar Benny Rhamdani pada Musda IV DPD Partai Hanura di Jayapura, Jumat (7/11/2025)
Menurutnya, Hanura mendorong agar pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam mengelola kekayaannya demi kesejahteraan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa Papua tidak seharusnya diperlakukan sebagai wilayah yang hanya menerima bantuan, melainkan sebagai bagian integral dari NKRI yang memiliki hak konstitusional untuk sejahtera.
“Papua harus menjadi daerah dengan perhatian khusus dari pemerintah. Jangan jadikan Jakarta seperti Sinterklas. Ini bukan soal kemurahan hati, tetapi kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyatnya,” tegas Benny.
Lebih lanjut, Benny menilai bahwa ketimpangan, ketidakadilan, dan diskriminasi yang masih dirasakan masyarakat Papua menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya berhasil menjalankan amanat konstitusi di wilayah tersebut.
Dalam konteks politik, Partai Hanura menargetkan perolehan lima kursi DPRD provinsi, 25 kursi kabupaten/kota, dan keterwakilan Papua di DPR RI pada Pemilu 2029.
Hanura juga menegaskan komitmennya untuk mengusung putra-putri asli Papua dalam pencalonan legislatif.
“Hanya orang asli Papua yang paling memahami tanah kelahirannya—keringat, air mata, dan perjuangan rakyatnya. Mereka yang paling layak memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat Papua,” tutup Benny.
SAV
