Koreri.com, Sorong – Sejak Tim Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP2OKP) dilantik pada 8 Oktober lalu, arah pembangunan Papua memasuki babak baru.
Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (BP3OKP), Otto Ihalauw menjelaskan bahwa pembentukan komite ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjalankan amanat UU Otsus.
Menurutnya, keberadaan Komite Eksekutif tidak terlepas dari peran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden.
“Komite Eksekutif hadir untuk mendukung tugas-tugas Badan Pengarah dalam melaksanakan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIP3) dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua yang baru saja ditandatangani oleh Presiden,” jelasnya.
Dalam rapat pleno pertama yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, telah disepakati sejumlah program prioritas yang akan dijalankan secara kolaboratif antara pusat dan daerah. Program-program tersebut merupakan penjabaran dari empat pilar utama pembangunan Papua: Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Damai.
Salah satu contoh di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan bergerak (mobile health service), yang dirancang untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Papua.
“Pelayanan kesehatan ini meliputi darat, laut, dan udara. Misalnya, di daerah terpencil yang hanya bisa diakses lewat sungai, kami sudah menggunakan pesawat yang mampu mendarat di air. Sementara untuk wilayah pesisir, pelayanan dilakukan dengan kapal rumah sakit terapung dan speedboat yang dapat menjangkau masyarakat di daerah sungai dan pulau-pulau kecil,” terang Otto.
Program kesehatan ini akan menjadi bagian dari rencana aksi lima tahunan percepatan pembangunan Papua.
Selain layanan kesehatan bergerak, program lain yang juga menjadi perhatian adalah peningkatan akses dan kualitas rumah sakit daerah, agar minimal berada pada tipe C, sesuai dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden.
Otto menegaskan, tidak ada perbedaan arah antara BP3OKP dan Komite Eksekutif.
“Kami memiliki satu undang-undang, satu master plan, dan satu rencana aksi. Kami di daerah menjalankan program dari bawah, sementara komite eksekutif berperan dalam fungsi koordinasi, kebijakan, dan perencanaan antar-kementerian/lembaga,” katanya.
Lebih lanjut, Otto menyebutkan bahwa saat ini terdapat sejumlah kebijakan kolaboratif antara pusat dan daerah. Ia mencontohkan program pendidikan nasional seperti pembelajaran matematika dengan metode Gasing oleh Prof. Yohanes Surya serta sekolah sepanjang hari yang menjadi bagian dari kebijakan Asta Cita.
“Seperti yang dikatakan Bapak Wakil Presiden, saat ini kita memiliki dua mesin percepatan: satu di pusat dan satu di daerah. Artinya, bukan sekadar percepatan, tapi super cepat. Kedua mesin ini harus bergerak seirama agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua,” tutup Otto.
ZAN
