Koreri.com, Ambon – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku dari Fraksi Nurani Pembangunan Rovik Akbar Afifudin angkat bicara terkait rencana pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Ia menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung rencana Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengajukan pinjaman yang dilaporkan mencapai Rp1,5 Triliun. Rovic menjelaskan bahwa usulan pinjaman tersebut masuk dalam pembahasan KUA–PPAS Tahun 2026. Menurutnya, setelah beberapa hari melakukan pembahasan bersama komisi dan mitra terkait, DPRD memahami bahwa tambahan pembiayaan melalui pinjaman menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong pembangunan di Maluku.Peta Kota Ambon
“Kita sadar betul, dengan kebijakan pusat seperti Inpres Nomor 1 sampai 3 Tahun 2025, serta adanya pemotongan DAU dan ketiadaan anggaran fisik daerah terutama kawasan timur sangat bergantung pada DAU dan DAK. Ketika dana itu direlaksasi atau diefisienkan dampaknya langsung terasa pada pembangunan di Maluku,” ujarnya kepada wartawan, di Rumah Rakyat, Karang Panjang Ambon, Jumat (21/11/2025).
Karena kondisi itulah, kata Rovik, Pemerintah Provinsi Maluku mengajukan pinjaman daerah sebagai alternatif pendanaan. Ia menilai pinjaman daerah merupakan instrumen yang wajar selama dikelola sesuai ketentuan dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur.
“Kalau kita bangun secara normal, butuh waktu hingga lima tahun. Dengan pinjaman, percepatan pembangunan bisa dicapai. Itu sebabnya kami mendukung, selama mekanismenya sesuai aturan,” katanya.
Rovik menegaskan bahwa proses pengajuan pinjaman harus mengikuti regulasi yang berlaku, termasuk PP Nomor 1 Tahun 2025 serta aturan turunan seperti PP 38 yang tengah disiapkan pemerintah. Seluruh mekanisme harus mendapat persetujuan DPRD dalam penyusunan APBD 2026.
“Selama pinjaman digunakan untuk kepentingan rakyat, terutama peningkatan infrastruktur, DPRD siap memberikan dukungan,” tukasnya.
JFL
