Koreri.com, Ambon – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB Provinsi Maluku, Rabu (3/12/2025).
Di hajatan tersebut, ia memberikan pesan penting tentang konsolidasi, penguatan kader, serta tantangan pembangunan ekonomi daerah.
Anggia secara khusus menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran pengurus wilayah PKB Maluku, termasuk Ketua DPW Basri Damis, serta perwakilan partai politik lainnya yang hadir.
Dalam sambutannya, Legislator DPR RI ini menegaskan bahwa Muswil bukan sekadar agenda rutin partai, melainkan forum strategis untuk menyatukan kekuatan politik PKB dalam menjawab kebutuhan masyarakat Maluku.
Menurutnya, peningkatan jumlah kursi legislatif bukan satu-satunya ukuran keberhasilan partai. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kader PKB di berbagai tingkatan mampu hadir di tengah masyarakat dan menyelesaikan persoalan-persoalan nyata.
“Ini bukan hanya soal angka. Kader PKB harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat—baik soal kesehatan, akses layanan publik hingga kesejahteraan,” tegasnya.
Anggia juga menyinggung tantangan yang dihadapi para kepala daerah dan anggota fraksi di berbagai wilayah, terutama terkait kebijakan fiskal yang membebani daerah.
Ia lantas menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Maluku, terutama di sektor perikanan dan migas. Anggia menilai, bahwa kekayaan ini belum memberikan manfaat maksimal atau belum berpihak ke masyarakat di negeri 1000 pulau tersebut.
Ia turut mengenang pengalamannya saat bertemu nelayan di Maluku Tengah, yang terpaksa menjual ikan tangkapannya untuk membeli makanan instan. Kondisi tersebut ia sebut sebagai ironi yang harus segera diselesaikan.
“Kita lahir di tengah kekayaan laut, tetapi masih banyak masyarakat yang belum menikmatinya. Ini harus menjadi perhatian kita semua,” sorotnya.
Anggia berharap Muswil PKB Maluku menjadi ruang lahirnya ide-ide inovatif dan strategi baru untuk percepatan pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Provinsi Maluku, Basri Damis, dalam sambutannya menyoroti keras kebijakan fiskal nasional yang dinilai kurang berpihak pada daerah kepulauan terluar seperti Maluku.
Ia menyebut bahwa usulan pinjaman ke Pemerintah pusat sebesar Rp1,5 triliun bagi daerah tidak cukup untuk mendorong percepatan pembangunan Maluku.
“Kalau mau pinjam 1,5 triliun itu sangat sedikit. Saya minta gubernur mengajukan pinjaman 5 sampai 10 triliun. Maluku ini kaya raya, punya dua blok migas besar Blok Masela dan Blok Safti,” klaimnya.
Basri menjelaskan bahwa PKB telah merumuskan konsep gugus pulau sebagai model percepatan pembangunan berbasis karakter geografis Maluku. Sayangnya, keterbatasan anggaran menghambat implementasi konsep tersebut.
Ia menegaskan, Maluku meminta haknya sendiri, bukan belas kasihan. Dengan kekayaan migas dan perikanan, Maluku berpotensi menjadi provinsi maju dan mandiri.
“Pelajaran dari pertambangan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara harus kita jadikan acuan. Kita harus kawal pengelolaan sumber daya agar tidak mengulang kegagalan yang sama,” imbuhnya.
Basri lantas mengajak seluruh elemen tokoh masyarakat, mahasiswa, wartawan, dan organisasi pemuda untuk ikut mengawasi pengelolaan sumber daya alam Maluku agar benar-benar berpihak pada rakyat.
RLS
