Koreri.com, Sorong – Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Barat Daya menggelar Seminar Nasional bertempat di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Jumat (13/2/2026).
Seminar bertemakan ‘Harmonisasi Polri dan Pers di Papua Barat Daya” digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 6 JMSI pada 8 Februari 2026 dan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Sosialisasi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers serta penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.
Selain itu, kegiatan turut dikemas dengan penandatanganan Deklarasi Bersama jajaran Polda PBD guna mewujudkan harmonisasi antara Polri dan insan pers dalam menyajikan informasi yang transparan, profesional, dan berkeadilan sesuai kode etik masing-masing profesi.
Seminar nasional dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik PBD Eltje Salomina mewakili Gubernur Elisa Kambu yang ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama-sama sebagai simbol dimulainya kegiatan.
Dalam sambutannya, Kadis Eltje Salomina mengatakan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat.
Di era digital dengan arus informasi yang begitu cepat, maka seluruh pihak dituntut bertanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat dan kondusif.
“Pers dan Polri memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas. Karena itu, sinergi harus dibangun di atas saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing,” sambungnya.
Kadis menyebut, Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara pers sebagai pilar keempat demokrasi berperan menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme kedua belah pihak.
Polri diharapkannya terbuka dan responsif terhadap informasi publik, sementara insan pers tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta asas praduga tak bersalah.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sangat mendukung penguatan koordinasi ini untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah persatuan,” tuturnya.
Ketua JMSI PBD Zakarias Abner Balubun menyebut kegiatan ini sebagai bentuk nyata kolaborasi antara Dewan Pers, Polri, dan pihaknya sebagai inisiator.
Ia menjelaskan bahwa Pengda JMSI PBDa dilantik langsung oleh Ketua Umum Dr Teguh Santosa pada Oktober 2025 di Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Meski belum genap setahun berdiri, JMSI PBD terus berupaya berkontribusi melalui pemberitaan yang membangun.
Menurut pria yang akrab disapa Aris ini, JMSI merupakan salah satu dari 11 konstituen Dewan Pers yang berperan penting menjaga profesionalisme dan kualitas perusahaan pers di Indonesia.
JMSI turut merupakan jaringan pemilik perusahaan media yang mendorong tertib administrasi serta legalitas pendirian perusahaan pers, khususnya di wilayah Papua Barat Daya.
“Media yang sehat, beretika, dan jujur masih perlu diperkuat dari sisi ekonomi. Perusahaan pers saat ini masih membutuhkan dukungan agar tetap bertahan dan tidak mudah gulung tikar, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah,” ujarnya.
Aris berharap, di usia ke 6 ini, JMSI terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya melalui pers yang profesional dan bertanggung jawab.
“Sinergi yang terbangun juga diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi berlanjut dalam praktik kerja sehari-hari di lapangan,” imbuhnya.
Selanjutnya, Ketua Panitia Sosialisasi dan Seminar Nasional, Yohanes Sole menuturkan bahwa pers dan Polri merupakan dua institusi strategis dalam kehidupan demokrasi.
Pers memiliki fungsi kontrol sosial, penyampai informasi, dan edukasi publik, sementara Polri bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum.
Dalam era digital dengan arus informasi yang cepat dan masif, harmonisasi antara Polri dan insan pers menjadi sangat penting untuk memastikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Direktur Reskrimsus Polda PBD Kombes Pol. Iwan P. Manurung yang mewakili Kapolda Brigjen Pol Gatot Haribowo.
Selain itu, hadir secara daring Anggota Pokja Dewan Pers Erick Tanjung serta Pengurus Pusat JMSI Satria Utama Batubara.
Seminar dilaksanakan dalam bentuk diskusi publik, talkshow interaktif, forum silaturahmi, pemaparan materi, dan sesi tanya jawab.
Peserta kegiatan terdiri dari unsur Polri, wartawan dan pimpinan media, organisasi pers, Pemerintah daerah, instansi vertikal dan Forkopimda, akademisi, serta tokoh masyarakat.
Melalui kegiatan ini, JMSI PBD berharap terbangun dialog yang terbuka, konstruktif, dan solutif guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dan media, sekaligus menjaga iklim demokrasi yang sehat di Provinsi ke-38 di Indonesia ini.
RLS
