Timika, Koreri.com – Tokoh intelektual Yohanes Kibak, menegaskan bahwa pengunduran diri Januari Basir dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika merupakan hak pribadinya sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang tidak semestinya dipolitisasi.
Pernyataan itu disampaikan menyusul komentar Anggota DPRP Papua Tengah Yohanes Kemong (YK), yang mengaitkan pengunduran diri tersebut dengan polemik pesawat milik Pemda Mimika.
Menurut Yohanes Kibak, publik seharusnya tidak terburu-buru membangun opini tanpa dasar yang kuat. Ia mengingatkan agar para pejabat publik, termasuk wakil rakyat di tingkat provinsi, berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kalau kita berbicara tentang pengunduran diri seorang kepala dinas, itu hak pribadi yang bersangkutan. Tidak perlu dikaitkan dengan asumsi-asumsi yang belum tentu kebenarannya. Jangan sampai muncul opini seolah-olah ada kepentingan tertentu, padahal kita tidak tahu alasan pribadi yang sebenarnya,” tegasnya kepada Koreri.com melalui sambungan telepon, Sabtu (21/2/2026).
Yohanes juga menegaskan bahwa persoalan pesawat Pemda yang sempat menjadi sorotan publik telah melalui proses hukum yang panjang. Dari pengadilan ke pengadilan, kata dia, perkara tersebut telah diuji dan tidak terbukti secara hukum.
“Masalah itu sudah lama dan sudah selesai. Tidak ada yang terbukti. Jadi tidak perlu lagi diangkat-angkat seolah-olah masih menjadi persoalan,” kembali tegasnya.
Yohanes Kibak mengingatkan bahwa kritik dalam demokrasi adalah hal wajar, namun harus disampaikan secara proporsional, berbasis fakta, dan bukan spekulasi.
Ia menilai, membangun kecurigaan tanpa dasar justru dapat merugikan semua pihak dan menciptakan kegaduhan yang tidak produktif.
“Tugas kita sekarang bukan saling menjatuhkan, tetapi bagaimana bersama-sama membangun daerah. Kalau kemarin berbeda pandangan, hari ini mari jadi kawan untuk kemajuan Mimika,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh elemen, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menjaga suasana yang kondusif.
Menurut Kibak, energi daerah harus difokuskan pada pembangunan dan pelayanan masyarakat, bukan pada polemik yang secara hukum telah tuntas.
“Masalah yang sudah selesai, biarlah tetap selesai. Mari kita hormati proses hukum dan fokus pada kerja nyata untuk masyarakat,” pungkasnya.
EHO
