Koreri.com, Sorong – Sejumlah program strategis nasional mendapat perhatian khusus anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Paul Finsen Mayor (PFM).
Ia mengatakan saat ini Pemerintah daerah di wilayah Papua seharusnya lebih fokus kepada pendidikan dan kesehatan gratis serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Menurut Senator PFM, pendidikan gratis yang semestinya disediakan Pemerintah yaitu peralatan sekolah anak-anak mulai dari seragam, tas, sepatu, buku, dan alat – alat tulis, itu yang harus gratis.
Namun sebaliknya, ia mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak diperlukan anak-anak Papua.
“Makan Bergizi Gratis yang merupakan program strategis nasional, bagi saya itu tidak perlu diadakan bagi anak-anak Papua di sekolah. Karena makan gratis di Papua itu melanggar adat istiadat budaya kita. Ini wilayah Otonomi khusus kita tolak saja,” klaim PFM saat memberikan keterangan di Sorong, Rabu (25/2/2026) malam.
Ia juga menyoroti persoalan yang dipicu karena adanya MBG.
“Ketika anak anak keracunan tidak ada oknum yang diproses hukum, tidak ada tersangkanya. Sedangkan orang makan di warung saja, ketika keracunan pasti yang punya warung diproses hukum sedangkan dalam MBG jika ada siswa yang keracunan tidak ada yang diperiksa pihak berwajib,” sorot dia.
PFM lantas mendesak Pemerintah untuk menghapus MBG dari Tanah Papua.
“Jadi di Papua tidak perlu diadakan MBG tetapi anggaran untuk itu diubah menjadi pendidikan gratis,” dorongnya seraya berjanji untuk terus mengupayakan terjadinya perubahan tersebut.
PFM menegaskan salah satu alasan mendasar kenapa dirinya mendorong soal itu karena Papua ini adalah wilayah Otonomi Khusus yang memiliki 305 suku.
“Papua ini kan baru bergabung dengan NKRI sejak 1969 kemudian memiliki karakteristik serta budaya yang berbeda. Jadi Papua sudah sewajarnya diperlakukan khusus sesuai amanah UU Otsus,” tegasnya.
Tak sampai disitu, PFM juga menyoroti jumlah gaji personel TNI/Polri yang dinilai kecil.
Padahal menurut dia, tentara itu mengusung tugas berat dimana harus menjaga keamanan negara hingga di wilayah perbatasan.
Sedangkan polisi bertugas menjaga di dalam negeri.
“Di jaman Jokowi, gaji hakim dinaikkan menjadi 280 kali lipat. Kalau begitu di saat pemerintahan Presiden Prabowo sekarang, gaji dan tunjangan personel TNI dan Polri harus juga dinaikkan menjadi 300 kali lipat sehingga mereka fokus hanya untuk menjaga keamanan negara tanpa perlu turun tangan menangani MBG, tidak duduk dalam Kementerian-kementerian karena sudah memiliki penghasilan yang besar untuk mencukupi kebutuhan mereka,” cetusnya.
Apalagi, tekan PFM, pekerjaan para aparat TNI dan Polri ini ancamannya adalah nyawa.
“Jadi sudah seharusnya Presiden Prabowo memperhatikan kesejahteraan para prajurit melalui peningkatan pendapatan mereka sehingga mereka lebih fokus meningkatkan keamanan dan ketertiban negara Indonesia,” sahutnya.
Selain itu, kebijakan ini tentunya akan menekan berbagai isu miring yang selama dicapkan para aparat keamanan negara.
“Ini dimaksudkan agar tidak lagi ada isu atau berita yang menyebutkan adanya oknum atau aparat keamanan yang mem-backup judi online dan yang lainnya karena dipicu kecilnya tunjangan yang mereka dapatkan,” pungkasnya.
ZAN
