Koreri.com, Sorong –
Jabatan Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (BLUD KKPD) Kepulauan Raja Ampat resmi berganti.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melantik Hasan Makassar menggantikan pejabat lama Syafri.
Prosesi pelantikan pejabat baru Kepala UPTD BLUD KKPD Kepulauan Raja Ampat, Hasan Makassar berlansung di aula Lantai III Kantor sementara Setda PBD, Selasa (10/3/2026).
Acara ini dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Ketua DPRP PBD Ortis Fernando Sagrim, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, Anggota BP3OKP Perwakilan PBD Otto Ihalauw, anggota MRPPBD Dapeng Kabupaten Raja Ampat dan sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi setempat.
Gubernur Elisa Kambu dalam sambutannya menegaskan, proses pelantikan ini sebagai langkah awal untuk memperkuat pondasi tata kelola pemerintahan yang lebih mandiri, lincah dan akuntabel di provinsi ini lebih khusus Kabupaten Raja Ampat.
Ia menegaskan Kepala BLUD yang baru dapat melanjutkan program yang sudah dilaksanakan pejabat sebelumnya dan menciptakan inovasi baru dalam rangka meningkatkan retribusi bagi pendapatan asli daerah.
Dikatakan Gubernur bahwa retribusi yang dipungut saat wisatawan masuk kawasan tentu menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting, karena itu potensi seperti ini masih terus ditingkatkan.
“Tadi saya sudah sampaikan bahwa pejabat yang baru akan menghadapi tantangan tersendiri. Jika hari ini pejabat lama bisa meninggalkan SILPA sekitar Rp13 miliar, maka ke depan itu juga menjadi tantangan bagi pejabat berikutnya untuk bisa minimal mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut,” kata Gubernur Elisa Kambu kepada wartawan.
Orang nomor satu di Provinsi Papua Barat Daya itu mengatakan, secara keseluruhan, penerimaan BLUD tahun ini juga mengalami peningkatan, dimana total penerimaan secara global sudah mencapai sekitar Rp42 miliar lebih.
Dari jumlah itu, sekitar Rp13 miliar merupakan SILPA, sementara sisanya digunakan untuk operasional BLUD.
Dengan adanya pejabat yang baru, Gubernur berharap program-program yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, kedepan depan dapat melakukan berbagai inovasi dan pengembangan, agar penerimaan bisa terus meningkat.
“Peningkatan ini tidak hanya bergantung pada kunjungan wisatawan, tetapi juga melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Mengingat kawasan ini merupakan kawasan konservasi, maka sangat penting membuka kemitraan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan konservasi,” ujarnya.
Tujuannya, tentu agar upaya pelestarian kawasan Raja Ampat bisa terus berlanjut dengan baik.
Untuk menuju ke arah itu, setelah proses serah terima jabatan, pejabat yang baru diharapkan segera melakukan konsolidasi internal. Selain itu juga segera mempersiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar penetapan program tahun 2026.
Harapannya, pengelolaan ini tidak hanya sekadar menunggu penerimaan dari wisatawan yang datang, tetapi juga mampu membangun kerja sama dengan berbagai lembaga yang peduli terhadap lingkungan dan konservasi.
“Jika kemitraan itu bisa terbangun dengan baik, maka kita bisa bersama-sama menjaga dan melestarikan Raja Ampat untuk jangka panjang,” harap Gubernur.
KENN
