Koreri.com, Sorong – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Rabu (1/4/2026).
Rapat ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Hiswana Migas, instansi terkait, serta pelaku usaha.
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan distribusi BBM agar penyaluran tepat sasaran serta ketersediaan tetap terjaga bagi masyarakat.
Kepala Bidang SDM Disnakertrans ESDM PBD Yance Susim, menjelaskan bahwa pengawasan distribusi BBM merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun.
“Kegiatan ini hampir setiap tahun kami lakukan. Meski dengan anggaran terbatas, namun manfaatnya sangat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari distribusi oleh Pertamina hingga ke tingkat transportir dan SPBU.
Hal ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM sesuai prosedur,tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Pengawasan tersebut juga mengacu pada perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan BPH Migas sejak 2005, yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian distribusi sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Kami punya SOP pengawasan BBM yaitu pertama pengawasan terhadap kendaraan atau mobil tangki BBM apakah distribusi sampai di tingkat agen atau tidak, kedua ketersediaan BBM yang harus dikoordinasikan dengan pihak Pertamina,” rincinya.
Terkait ketersediaan, Yance memastikan stok BBM di wilayah Papua Barat Daya dalam kondisi aman, bahkan mencukupi hingga sekitar sembilan hari kedepan.
“Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina. Stok saat ini masih tersedia, sehingga masyarakat tidak perlu panik,” jelasnya.
Untuk pendistribusian sejak bulan Ramadan dan hari raya Lebaran hingga saat ini masih terpantau normal
Meski demikian, Yance mengakui masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan, seperti keterlambatan distribusi dan pengurangan kuota di beberapa wilayah.
Selain itu, terdapat pula indikasi pelanggaran, meskipun masih dalam skala kecil.
“Kalau pelanggaran tentu ada, namun untuk penindakan menjadi kewenangan aparat penegak hukum,” tambahnya.
Yance juga mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas instansi guna memperkuat pengawasan serta menekan potensi penyalahgunaan BBM.
Kepada masyarakat diimbau agar tidak panik dalam menyikapi isu atau berita hoax terkait kelengkaan BBM di PBD karena Pemerintah dan Pertamina menjamin ketersediaan stok yang mencukupi untuk memenuhinya kebutuhan masyarakat saat ini.
Wakil Ketua Hiswana Migas PBD Maximus Air menyampaikan untuk saat ini memang ada pengurangan kuota BBM di PBD namun itu wajar karena secara nasional yang terjadi di semua daerah.
“Contohnya di Maybrat yang biasanya 7 tanki sekarang hanya 4 atau 3 tanki, Pertalite 1 tanki dan Solar 2 tanki,” bebernya.
Salah satu alasan pengurangan kuota karena permintaan jumlah kuota BBM saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
Untuk itu Hiswana Migas wajib berkoordinasi dan evaluasi bersama Pemda untuk mengajukan kembali penambahan kuota BBM kepada BPH Migas dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya bersama Pertamina terus melakukan pengawasan untuk meminimalisir pelanggaran.
“Memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi bisa kita kurangi. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi distribusi di Sorong sudah jauh lebih baik,” imbuhnya.
Maximus menjelaskan, koordinasi intensif dilakukan terutama dalam pengawasan kuota BBM subsidi di SPBU. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan rekomendasi sanksi kepada Pertamina maupun BPH Migas.
“Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari pembinaan, peringatan, hingga pencabutan izin jika pelanggaran terus berulang,” tegasnya.
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga PBD Yunus Muharrahman, memastikan kondisi distribusi BBM saat ini lebih kondusif dibanding awal tahun.
“Jika dibandingkan Januari, antrean sudah jauh berkurang dan lebih tertib dan kondusif meski masih ada oknum tertentu,” ungkapnya.
Yunus menyebutkan, Pertamina terus melakukan pengawasan rutin dan menindaklanjuti setiap laporan penyalahgunaan, termasuk mencegah pengisian berulang oleh kendaraan tertentu.
Sejak Januari 2026, Pertamina telah memberikan sanksi kepada tiga SPBU di Kota Sorong, berupa surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran untuk produk tertentu sesuai jenis pelanggaran.
Kendati demikian, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM baik subsidi maupun non subsidi di PBD masih aman.
“Saat ini semua plan on track dan stok aman untuk sembilan hari kedepan hingga kapal pemasok BBM tiba lagi. Untuk itu masyarakat tidak perlu terpancing isu kenaikan BBM,” tegas Yunus.
Melalui rapat ini, pemerintah daerah bersama pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan adil, merata, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat di Papua Barat Daya.
ZAN
