Koreri.com, Timika – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat dengar pendapat bersama Bupati Johannes Rettob bertempat di Gedung Serbaguna Dewan setempat, Rabu (1/4/2026).
RDP membahas kebijakan rolling jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dihadiri langsung Ketua Komisi I Alfian Akbar Balyanan bersama anggota komisi lainnya serta Ketua Dewan Primus Natikaprayau.
Sementara Bupati Rettob didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika Hermalina Imbiri.
Seusai RDP, Ketua Komisi I Alfian Akbar Balyanan mengatakan sejumlah persoalan terkait mutasi dan rolling jabatan ASN yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat telah dijelaskan langsung oleh Bupati Mimika.
“Semua pertanyaan dari Dewan maupun isu yang berkembang di masyarakat sudah dijawab secara komprehensif oleh Bupati,” ujarnya.
Balyanan menambahkan, penjelasan yang disampaikan Pemda telah sesuai dengan ketentuan normatif, termasuk terkait kebijakan afirmasi dalam pengembangan ASN di daerah.
Dalam RDP itu, disepakati empat poin kesimpulan sebagai berikut,
Pertama, DPRK Mimika mendukung komitmen Pemda dalam melakukan penataan birokrasi melalui semangat reformasi birokrasi.
Kedua, DPRK Mimika meminta BKPSDM untuk melakukan pemetaan jabatan ASN secara menyeluruh sebagai dasar penataan birokrasi dan pengawasan pengembangan karier ASN.
Ketiga, DPRK Mimika mendorong Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bersama BKPSDM untuk melaksanakan pengembangan karier ASN, khususnya bagi ASN Orang Asli Papua (OAP) seperti Amungme, Kamoro, dan Papua lainnya melalui kebijakan afirmasi.
Keempat, DPRK Mimika menyatakan akan mengambil langkah-langkah politik yang diperlukan guna mendorong penguatan kebijakan afirmasi dalam bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
TIM
