Koreri.com, Timika – Polemik anggaran senilai Rp230 miliar yang diperuntukkan bagi proyek pembangunan Gedung C2 RSUD Mimika secara multiyears menuai sorotan dari berbagai pihak.
Kritik pun datang dari Anggota DPRP Papua Tengah Yohanes Kemong yang mempertanyakan mekanisme pengesahan anggaran tersebut.
Menurut Kemong, anggaran pembangunan rumah sakit itu dinilai janggal karena tidak pernah dibahas dalam APBD Tahun Anggaran 2026, namun muncul di pertengahan tahun berjalan.
Ia juga menyoroti tidak adanya pembahasan melalui Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK Mimika, meskipun disebut telah memperoleh persetujuan dari Ketua Dewan setempat.
Atas dasar itu, Kemong menilai kinerja pimpinan DPRK Mimika patut dipertanyakan. Ia bahkan menduga adanya praktik tidak sehat dalam proses pengambilan keputusan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Papua Tengah yang mencakup Mimika, Kemong mengajak seluruh pihak untuk mencermati persoalan tersebut secara serius, terutama jika ditemukan indikasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menanggapi hal itu, mantan Anggota DPRK Mimika Yohanes Kibak mengingatkan publik agar tetap objektif dan tidak terjebak dalam polemik yang sengaja dimunculkan tanpa dasar hingga berpotensi menghambat pembangunan.
Ditegaskan bahwa pada prinsipnya setiap kebijakan Bupati dibuat untuk kepentingan masyarakat.
Ia menyebut, kebijakan Pemerintah daerah selalu berorientasi pada sektor strategis seperti pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Intinya semua untuk masyarakat Mimika. Karena itu, mari kita dukung kebijakan yang benar-benar bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi riil pelayanan kesehatan di RSUD Mimika yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas. Menurutnya, jumlah pasien yang terus meningkat bahkan bisa mencapai ratusan hingga mendekati seribu orang per hari membuat kapasitas layanan tidak lagi memadai.
“Masih ada pasien yang dirawat dalam kondisi kurang layak, bahkan sampai di luar ruangan. Saya melihat langsung kondisi itu,” beber Kibak.
Karena itu, ia menilai pembangunan gedung baru sebagai langkah strategis yang perlu didukung selama bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Meski demikian, Kibak tetap membuka ruang kritik sebagai bagian dari demokrasi. Namun ia mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak berujung pada sikap saling berseberangan yang justru merugikan masyarakat.
“Perbedaan itu wajar, tetapi jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat. Jangan karena kepentingan pribadi atau kelompok, kita terus kontra terhadap pemerintah,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat, untuk mengesampingkan ego sektoral dan memperkuat sinergi dalam membangun Mimika.
Menurutnya, pemerintah hadir semata-mata untuk melayani masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat patut dikawal sekaligus didukung bersama.
“Ini saatnya kita bersatu, bukan saling menjatuhkan. Kepentingan masyarakat adalah yang utama, dan itu menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, dari informasi yang dihimpun media ini, pekerjaan Gedung Perawatan C2 RSUD Mimika ini telah direncanakan sejak lama oleh konsultan dengan dr. Antonius Pasulu, Direktur RSUD periode sebelumnya dan sudah dibahas bersama DPRD pada periode lalu.
Tahun 2026 ini mulai dieksekusi dengan alokasi anggaran tahap pertama dikucurkan sebesar Rp72 miliar.
EHO
