Koreri.com, Sorong- Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya (PBD) melalui Pansus LKPJ tahun 2025 mengapresiasi Dinas Pendidikan (Disdik) yang turut menyumbang kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah otonomi baru ini.
Dimana IPM adalah indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (ekonomi).
IPM juga digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah.
Anggota Pansus LKPJ yang juga Sekretaris Komisi IV DPRP PBD Abdul Gafur menyebutkan Disdik dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan cukup menyentuh kepada masyarakat sehingga IPM naik 1,29 persen di tahun lalu.
Menurutnya, capaian tersebut sangat luar biasa mengingat data penyerapan anggaran yang disampaikan Disdik masih sangat minim. Dimana dari total anggaran yang dikelola OPD tersebut hanya menyerap sekitar 57 persen saja.
Politisi PKB itu optimis jika penyerapan lebih baik lagi maka tidak menutup kemungkinan angka IPM juga akan semakin meningkat.
“Secara keseluruhan ketika menilai kinerja Dinas Pendidikan, ini tergambarkan dari data BPS yang menunjukkan angka IPM kita. Ada kenaikan 1,29%. Nah dengan realisasi anggaran 57%, namun kemudian ada kenaikan angka IPM, saya optimis ketika realisasi anggaran lebih dari 70% bisa saja angka IPM kita semakin meningkat, dan kami sangat memberikan apresiasi atas capaian tersebut,” imbuh Gafur.
Penegasan ini disampaikannya saat RDP Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025 dengan Disdik di ruang rapat Sekretariat DPRP PBD, Selasa (14/4/2026).
Kendati demikian, Abdul Gafur menegaskan, pihaknya tetap meminta data pasti terkait nilai IPM di setiap kabupaten/kota yang ada guna melihat daerah mana saja yang menyumbang nilai dimensi paling sedikit dari semua indikator yang ada.
Hal ini penting untuk bisa menjadi landasan Pemerintah dalam meramu kebijakan kedepannya baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun perekonomian.
“Memang kami minta untuk kemudian tolong diberikan data per kabupaten kota angka IPM kita. Kita mau lihat kontributor siapa yang punya rata-rata lama sekolah rendah, kita mau lihat semua itu dari aspek kesehatan dan ekonominya mana yang memberikan kontribusi terbanyak dan paling sedikit, supaya kemudian bisa menjadi acuan kita dalam meramu kebijakan yang inklusif,” sebut Abdul Gafur.
Sementara Ketua Pansus LKPJ 2025 Cartensz Malibela didampingi Wakil Ketua Yanto Yatam dan Sekretaris La Ode Samsir saat menyampaikan keterangan persnya, secara khusus menyoroti tingginya nilai SiLPA di Disdik, dimana dari total pagu sekitar Rp242 milyar, ada SiLPA sekitar 107 milyar. Menurutnya angka tersebut sangat fantastis, sehingga sangat disayangkan tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sesuai penjelasan pihak dinas, diketahui bahwa tingginya nilai SILPA dikarenakan keterlambatan transfer dari pusat, terutama dana Otsus. Hal ini menjadi penghambat utama bagi OPD dalam merealisasikan program dan kegiatan, karena terhimpit waktu tahun anggaran yang tidak memungkinkan.
“Bagian ini tentu kami terus memberikan masukan dan catatan kepada setiap OPD untuk bagaimana mencari formula, sehingga masalah keterlambatan trasfer ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Kita semua berharap agar kedepan anggaran yang ada bisa terserap demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” ucap Cartensz.
Pada kesempatan itu, Cartensz juga menyoroti terkait bantuan-bantuan beasiswa dan bantuan lainnya yang telah direalisasikan oleh Disdik PBD di 2025 lalu.
Pansus meminta dinas memberikan laporan secara terperinci by name by addres untuk semua penerima bantuan tersebut. Hal ini penting sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.
“Memang ada beberapa program yang sudah terealisasi di tahun 2025 termasuk beasiswa dan bantuan lainnya, tentu kami sangat berharap dinas bisa memberikan data terperinci sehingga bisa menjadi pertanggungjawaban publik sebagai bagian dari penerapan asas transparansi dan akuntabilitas di Provinsi Papua Barat Daya ini,” pungkasnya.
KENN
