Koreri.com, Sorong – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2025 DPR Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mengapresiasi langkah cepat Kepala Dinas Kesehatan dr. Jan Pieter Kambu, Sp.OG(K) yang baru menjabat dua bulan tepat di penghujung 2025 tapi telah berupaya mengejar realisasi dan anggaran.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Pansus Cartensz Malibela saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinkes membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025 di ruang rapat Dewan setempat, Selasa (14/4/2026)
“Di sisi lain kita mengapresiasi kerja-kerja cepat dari Pak Kadis yang baru menjabat, namun tetap ada beberapa catatan yang akan kami rumuskan,” sambungnya.
Salah satunya, Pansus menyoroti capaian serapan anggaran Dinkes yang dinilai belum maksimal. Karena dari total anggaran sekitar Rp177 miliar, capaian realisasi tercatat sekitar Rp140 miliar atau 81,7 persen.
Kondisi tersebut berdampak pada masih adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sekitar Rp 32 miliar yang menjadi perhatian dalam pembahasan LKPJ tahun ini.
Pansus DPRP PBD juga menyoroti sejumlah program yang belum terealisasi secara optimal, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak yang tidak mencapai target 100 persen.
Menurut Cartensz, hal ini perlu menjadi perhatian serius untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program di tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran.
Pihaknya juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program kesehatan, termasuk keterbukaan data kegiatan dan informasi penyedia jasa pihak ketiga kepada publik.
“Ini penting untuk menjawab tuntutan masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah,” tegas Cartensz.
Seluruh catatan tersebut akan dirangkum Pansus LKPJ 2025 menjadi rekomendasi resmi sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemprov Papua Barat Daya di sektor kesehatan.
KENN
