Dorong Infrastruktur dari Kampung ke Kota, Program Padat Karya di Jila Hadapi Tantangan Ini

Program Padat Karya 2026 di JILA
Program Padat Karya Tahun 2026 di Distrik Jila telah direalisasikan lewat pembangunan jalan tailing sepanjang 100 meter di kawasan ibu kota distrik / Foto : Ist

Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus mendorong pembangunan infrastruktur dari kampung ke kota sebagai bagian dari visi dan misi Bupati Johannes Rettob dan wakilnya Emanuel Kemong.

Salah satu implementasinya terlihat melalui Program Padat Karya Tahun 2026 di Distrik Jila yang kini mulai direalisasikan. Program tersebut diwujudkan lewat pembangunan jalan tailing sepanjang 100 meter di kawasan ibu kota distrik.

Selain meningkatkan konektivitas wilayah pedalaman, program ini juga dirancang untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Kepala Distrik Jila Enos Lokobal mengatakan seluruh masyarakat dari 10 kampung dilibatkan langsung dalam pekerjaan tersebut.

Langkah ini sejalan dengan arahan Bupati Mimika agar setiap program pembangunan memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga.

“Semua masyarakat dari 10 kampung ikut dilibatkan. Harapannya, pembangunan ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Kadistrik Enos, dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).

Tampak pekerjaan jalan tailing yang ditutup sementara dengan karung bekas agar tidak terkena hujan / Foto : Ist

Dari total anggaran Rp3 miliar, baru Rp1,5 miliar yang dicairkan pada tahap pertama.

Meski demikian, pelaksanaan program tetap berjalan dengan mengedepankan konsep padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal, khususnya di wilayah pegunungan.

Namun, pembangunan di Distrik Jila tidak lepas dari tantangan besar, terutama tingginya biaya logistik.

Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat distribusi material harus menggunakan transportasi udara dengan biaya yang sangat tinggi.

Enos mengungkapkan, untuk mengangkut sekitar 12 sak material saja membutuhkan biaya hingga Rp75 juta. Sementara harga pasir yang diproduksi masyarakat lokal bisa mencapai Rp5 juta per meter kubik.

“Kalau dilihat dari anggaran memang besar, tetapi di lapangan menjadi sangat terbatas karena biaya penerbangan yang mahal,” jelasnya.

Tingginya biaya logistik tersebut menyebabkan sebagian besar anggaran terserap untuk transportasi, sehingga volume pekerjaan yang dapat dikerjakan menjadi terbatas.

Meski begitu, program ini tetap menjadi langkah strategis dalam membuka akses wilayah pedalaman menuju pusat kota.

Pemerintah Distrik Jila berharap adanya kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menekan biaya logistik, sehingga pembangunan ke depan bisa lebih maksimal dan merata.

Program padat karya ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif—menghubungkan kampung dengan kota sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil Mimika.

TIM

Exit mobile version