Koreri.com, Ambon – Komite II DPD RI melaksakan kunjungan kerja (kunker) di Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Selasa (14/4/2026).
Kunker tersebut bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan energi nasional dapat berjalan optimal, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akses energi.
Tampak hadir, Gubernur Hendrik Lewerissa, sejumlah Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Se-Maluku maupun pimpinan dan anggota DPRD Maluku.
Salah satunya, Wakil Ketua DPRD Maluku Abdullah Asis Sangkala, M.Si.
Di kesempatan itu, ia kemudian menyampaikan sejumlah harapan penting agar pelaksanaan UU Energi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Asis menekankan pentingnya pemerataan akses energi, dimana layanan listrik dan kebijakan BBM satu harga harus dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar di Maluku.
Menurut Asis, potensi tersebut perlu didukung dengan kebijakan yang tepat serta investasi yang memadai agar dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kemandirian energi daerah.
Politisi PKS ini juga mendorong agar Pemerintah pusat lebih melibatkan Pemda dan DPRD dalam perencanaan energi, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Tak kalah penting, Asis menegaskan perlunya pengawasan berkelanjutan melalui sinergi antara DPD RI, DPR RI, dan DPRD agar implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dapat berjalan secara efektif dan transparan.
“Energi adalah kunci pembangunan. Kalau energi beres, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku pasti ikut bergerak,” tegasnya.
Kunker ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola energi nasional yang lebih berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan kebutuhan energi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah kepulauan seperti Maluku.
JFL
