Koreri.com, Jakarta – Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berintegritas.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).
Forum ini menjadi bagian dari agenda nasional KPK dalam memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Dalam forum tersebut, Tamaela menyampaikan apresiasi atas peran aktif KPK dalam memberikan pendampingan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Ambon. Ia menilai, pendampingan tersebut tidak hanya memperbaiki sistem kerja, tetapi juga memperkuat integritas para penyelenggara pemerintahan daerah.
“Kami bersyukur atas perhatian, bimbingan, dan pendampingan yang diberikan KPK. Ini menjadi ruang strategis bagi kami untuk terus mengevaluasi dan melakukan pembenahan secara berkelanjutan,” ujar Tamaela.
Ia menegaskan, DPRD akan memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana konsultasi untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya dalam aspek pengawasan serta proses penyusunan dan penetapan anggaran daerah agar semakin transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, Tamaela menyoroti pentingnya penerapan delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi sebagai fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, hal ini harus menjadi komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah.
“Delapan area perubahan ini merupakan pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Ini harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh seluruh unsur pemerintahan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan KPK menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance.
Kegiatan ini sendiri merupakan bagian dari strategi nasional KPK dalam mendorong implementasi pencegahan korupsi secara sistematis di daerah, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui forum tersebut, Tamaela berharap terbangun kesepahaman yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi dapat berjalan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
JFL
