Koreri.com, Sorong – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) mempertanyakan pengadaan atribut emblem yang sudah anggarkan pada tahun 2025 untuk 44 wakil rakyat di daerah otonom baru ini.
Pasalnya, kegiatan pengadaan yang dianggarkan pada DPA Sekretariat DPRP PBD tahun 2025 senilai Rp900 juta untuk 44 buah, dalam realisasinya hanya 12 emblem.
Padahal dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025 tertuang sudah terealisasi 100 persen, artinya pengadaan atribut anggota legislatif PBD harusnya 44, namun sampai saat ini sejumlah wakil rakyat belum mendapat atribut-atribut dimaksud.
Ironisnya, atribut emblem tersebut baru dibagikan kepada 12 anggota Dewan, sesaat sebelum dimulainya paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait materi LKPJ Gubernur PBD tahun anggaran 2025 di Hotel Vega Kota Sorong, Kamis (30/4/2026).
Anggota DPRP PBD dari Partai Gerindra Petrus Nauw, S.H angkat bicara mempertanyakan pengadaan emblem yang tak kunjung tiba itu.
“Pertama kami pertanyakan kenapa barang itu (Emblem) baru dibagi sekarang dan kenapa hanya 12 orang yang dapat, sementara jumlah kami anggota DPRP ini 44 orang yang pasti kami sangat kecewa dengan ketiga pimpinan DPR yang telah mengambil keputusan sepihak tanpa melalui musyawarah mufakat dengan kami semua,” ujar Petrus Nauw saat menggelar jumpa pers di Lobby Vega Hotel, Kamis (30/4/2026) malam.
Petrus Nauw kembali menimpali bahwa anggaran untuk pengadaan emblem tersebut sudah terealisasi 100 persen, maka tidak ada alasan bagi pimpinan DPRP maupun sekretariat untuk tidak membagikannya kepada semua anggota dewan yang ada.
Situasi ini, lanjut dia, justru mengundang kecurigaan pihaknya lebih menguat pada dugaan penyelewengan anggaran.
Mantan anggota DPR Kota Sorong itu menegaskan dirinya bersama sejumlah anggota dewan yang lain tidak akan tinggal diam dan akan melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum agar bisa diselidiki.
Petrus minta agar pihak aparat penegak hukum untuk segera turun melakukan penyelidikan agar mengetahui secara pasti kemana aliran dana emblem tersebut mengalir.
“Ini masalah. Besok kami akan buat laporan polisi. Kalau bisa ada pihak-pihak lain yang mau ikut masuk untuk melakukan penyelidikan. Bila perlu periksa kami semua, tidak ada masalah. Kami hanya menuntut hak kami, karena anggarannya sudah 100 persen terealisasi,” tegas Petrus Nauw.
Sementara Anggota DPRP PBD asal Partai Perindo Willem Assem, S.E yang menekankan bahwa kasus emblem ini tidak hanya merugikan para anggota legislatif tetapi telah mencoreng marwah DPR secara kelembagaan.
Apalagi anggaran tersebut dilaporkan telah terealisasi 100 persen tentu akan menyisahkan ketidakpercayaan bagi masyarakat.
DPRP lanjut dia, sebagai corong aspirasi masyarakat yang mengawal kepentingan masyarakat justru mengalami situasi yang paradoks, haknya sendiri saja diabaikan dan tidak dipenuhi secara baik.
Senada dengan Petrus Nauw, Willem pun bertekad akan membawa kasus ini ke ranah hukum agar bisa semakin jelas duduk persoalannya.
“Ini uang negara dari APBD, lalu kenapa hanya 12 orang saja yang dapat, lalu kami yang lain ini bagaimana. Jadi pertanyaan saya anggaran 900 juta rupiah yang sudah terealisasi 100 persen itu kemana. Maka tidak salah kalau kami melaporkan kasus ini ke APH agar segera dilakukan penyelidikan,” pungkasnya.
KENN
