Koreri.com, Timika – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mendorong percepatan pembangunan jalan trans Nabire–Timika sebagai salah satu proyek strategis untuk membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan memperkuat konektivitas antar daerah di Papua Tengah.
Kepala Dinas PUPR Papua Tengah, Yulianus Manuel Mambrasar, mengatakan pembangunan ruas jalan tersebut kini menjadi prioritas Pemerintah daerah melalui skema kolaborasi bersama pemerintah kabupaten Deiyai, Mimika dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
“Pembangunan jalan trans Nabire – Timika ini menjadi prioritas pembangunan karena menyangkut akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat di wilayah pegunungan maupun pesisir,” ujar Yulianus usai rapat percepatan pembangunan Otsus di Timika, selasa(12/5/2026).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah kepala daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai, guna mempercepat penyambungan akses jalan yang selama ini terkendala medan berat dan kebutuhan anggaran yang besar.
“Kami sedang membangun kolaborasi bersama para bupati dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Tengah. Karena memang kondisi medan cukup berat dan pembiayaannya besar, sehingga perlu sinergi semua pihak,” katanya.
Selain faktor geografis, aspek keamanan juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Papua Tengah. Namun demikian, Yulius memastikan para kepala daerah telah memberikan dukungan penuh agar pembangunan dapat berjalan aman dan lancar.
“Para bupati memberikan jaminan keamanan, khususnya di wilayah pegunungan, sehingga pembangunan bisa terus dilanjutkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembukaan akses jalan darat akan memberikan dampak besar terhadap penurunan harga barang, percepatan distribusi hasil bumi masyarakat, hingga memudahkan akses anak-anak menuju fasilitas pendidikan.
“Selama ini masyarakat masih bergantung pada transportasi udara dengan biaya yang sangat mahal. Kalau akses jalan sudah terbuka, maka harga kebutuhan pokok bisa ditekan dan pelayanan dasar masyarakat akan semakin baik,” ungkapnya.
PUPR Papua Tengah juga menyebut pembangunan sejumlah jembatan penghubung menjadi bagian penting dalam membuka konektivitas antardaerah. Pemerintah berharap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui skema Otonomi Khusus (Otsus) dapat terus diperkuat demi percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Tengah.
Berdasarkan informasi sementara dari Balai Jalan Nasional, progres penyambungan ruas jalan trans tersebut masih menyisakan sekitar 40 hingga 60 kilometer yang belum tersambung secara penuh.
Meski demikian, pemerintah optimistis pembangunan akses jalan Nabire – Timika akan menjadi solusi strategis untuk membuka keterisolasian wilayah dan mempercepat pemerataan pembangunan di Tanah Papua.
“Kalau akses ini sudah tembus, maka pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan jauh lebih cepat berkembang,” pungkasnya.
EHO
