Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menegaskan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola data kependudukan yang akurat dan inklusif, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
Upaya tersebut membuahkan hasil dengan capaian pendataan OAP yang kini menjadi yang terbaik di Tanah Papua.
Bupati Johannes Rettob, menyampaikan bahwa hingga saat ini, pencatatan data OAP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Mimika telah mencapai sekitar 90 persen.
“Sekarang data Orang Asli Papua yang tercatat di Dukcapil Mimika sudah yang terbaik di Tanah Papua,” ungkapnya saat memberikan keterangan di Timika, Papua Tengah, Kamis (14/5/2026).
“Kita memang belum 100 persen, tapi sudah mencapai kurang lebih 90 persen. Ini capaian yang patut kita syukuri,” sambung Bupati Rettob.
Menurutnya, capaian tersebut menempatkan Mimika sebagai daerah percontohan dalam sistem pendataan OAP di wilayah Papua.
Ia bahkan mempersilakan publik untuk membandingkan langsung dengan daerah lain melalui laman resmi Dukcapil Mimika.
“Kabupaten Mimika saat ini menjadi contoh. Silakan cek di website Dukcapil, presentase data OAP kita sudah 90 persen. Sementara kabupaten lain masih di bawah, bahkan ada yang baru mencapai 4 persen,” bebernya.
Kolaborasi Jadi Kunci
Bupati Rettob menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Ia menyebut, pembangunan sistem data yang kuat tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Pemerintah kabupaten butuh dukungan stakeholder, butuh kolaborasi dengan provinsi dan juga pemerintah pusat. Ini kerja bersama,” katanya.
Ia menambahkan, di wilayah Provinsi Papua Tengah, kolaborasi antarkabupaten terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek pendanaan, tetapi juga teknologi dan inovasi pelayanan publik.
Didukung Inovasi Pelayanan Digital
Keberhasilan pendataan OAP di Mimika juga ditopang oleh berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.
Salah satunya melalui Mimika Command Center yang menjadi pusat kendali data dan informasi daerah.
Selain itu, kehadiran Mall Pelayanan Publik (MPP) Mimika turut mempercepat layanan administrasi.
Hingga kini, lebih dari 300 jenis perizinan dapat diurus dalam satu tempat, bahkan tanpa biaya.
“Pelayanan kita maksimal 15 menit. Ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus menarik minat investor,” jelas Rettob.
Dalam mendukung iklim investasi, Pemkab Mimika juga memberikan insentif berupa kebijakan tidak membebankan pajak di awal kepada investor.
“Investor kita beri kemudahan. Mereka tidak perlu bayar pajak di depan. Setelah usaha berjalan dan menghasilkan, baru kita kenakan pajak,” pungkasnya.
Dengan capaian ini, Kabupaten Mimika tidak hanya unggul dalam pendataan OAP, tetapi juga menunjukkan transformasi pelayanan publik yang modern, cepat, dan berpihak pada masyarakat.
EHO
