Koreri.com, Sorong– Unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya dari kelompok khusus melalui mekanisme pengangkatan (otonomi khusus) resmi dilantik.
Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Dr. Wayan Karya, S. H.,M.Hum meresmikan pelantikan Maria Jitmau sebagai Wakil Ketua III DPR Provinsi Papua Barat Daya sisa masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna istimewa di Hotel Ryilich Panorama Kota Sorong, Senin (18/5/2026)
Rapar paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya ini dipimpin ketua DPRP Ortis Fernando Sagrim didampingi Wakil Ketua I Anneke Lieke Makatuuk, Wakil Ketua II Fredrik F.A. Marlisa dan dihadiri Gubernur PBD Elisa Kambu dan Wagub Ahmad Nausrau.
Proses pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan Wakil Ketua III DPRP PBD oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4-865 Tahun 2026 oleh Plt Sekwan, Eltje Salomina Doo.
Ketua DPRP Papua Barat Daya Ortis Fernando Sagrim menyampaikan pelantikan ini merupakan bagian penting dari amanah pelaksanaan Otonomi khusus Papua yang telah diatur dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan
Mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan lembaga ini telah berproses sesuai dengan landasan hukum yang berlaku yaitu pengangkatan unsur pimpinan merupakan kewenangan dalam musyawarah internal kelompok khusus
“Sehingga penetapan unsur wakil ketua III DPR PBD telah berlangsung sesuai prinsip Legislasi, tata kelola kelembagaan serta penghormatan terhadap otonomi khusus Papua,” jelas Ketua DPRP dalam pidatonya.
Ia mengungkapkan, jabatan yang diemban merupakan tanggungjawab besar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Barat Daya, menjaga marwah lembaga DPRP, memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi penyelenggaraan dan pengawasan serta mendorong mewujudkan pemerintahan daerah yang aspiratif adil berpihak kepada kepentingan rakyat.
Diharapkan dengan pelantikan unsur pimpinan DPR PBD semakin memperkuat semangat kebersamaan, persatuan dan kolaborasi dalam membangun PBD yang maju, aman bermartabat dan sejahtera.
DPR PBD harus hadir sebagai rumah besar demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan kehormatan terhadap kekhususan Papua serta kehormatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara Gubernur Elisa Kambu menegaskan pelantikan wakil ketua III DPR PBD bukan sekedar proses administrasif dan politik tetapi merupakan amanah besar untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Barat Daya secara adil, bermartabat dan penuh tanggungjawab
Jabatan yang dibangun hari ini merupakan bentuk kepercayaan rakyat yang harus dijaga dengan integritas, loyalitas kepada konstitusi secara komitmen terhadap kepentingan masyarakat luas
“Saya percaya bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi PBD memiliki peran sangat strategis dalam memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran Demi keciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan berpihak kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Momentum ini juga menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergri antara lembaga eksekutif dan legislatif. Pemerintah Provinsi daerah PBD menyadari bahwa keberhasilan, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri.
“Melainkan membutuhkan kolaborasi harmonis, komunikasi yang kondusif, serta semangat kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan di daerah ini,” tandasnya.
Elisa menyampaikan sebagai provinsi yang masih muda, Papua Barat Daya membutuhkan stabilitas politik, persatuan, dan kerjasama dari seluruh elemen daerah ini.
“Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan pemerintah yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan infrastruktur yang merata peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal,” tambahnya.
ZAN
