Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang diikuti 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut pajak dan retribusi.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Papua Tengah, Senin (18/5/2026).
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah menjadi kunci utama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan pengelolaan belanja yang efisien dan efektif, dengan tetap mengedepankan skala prioritas sesuai visi dan misi kepala daerah.
“APBD yang baik adalah ketika sisi pendapatan terus meningkat dari waktu ke waktu dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Di sisi lain, belanja daerah harus dikelola secara efisien, efektif, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Rettob.
Ia menekankan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi pajak dan retribusi dinilai sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan infrastruktur, serta menghadirkan pelayanan publik yang prima.
Dalam Rakorsus tersebut, Bupati memaparkan sejumlah strategi utama yang harus menjadi perhatian seluruh OPD, di antaranya:
Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi daerah
Percepatan digitalisasi layanan pendapatan
Penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan
Peningkatan edukasi serta kemudahan layanan bagi wajib pajak dan retribusi
Rakorsus ini juga menjadi forum evaluasi dan monitoring kinerja PAD sekaligus ruang diskusi untuk menggali ide dan inovasi baru dari setiap OPD pengelola pendapatan.
Bupati berharap, inovasi yang dihasilkan dapat membuka potensi baru yang didukung oleh regulasi yang memadai. Ia juga mendorong Bapenda bersama Bagian Hukum Setda Mimika untuk aktif memfasilitasi kebutuhan regulasi demi terciptanya sinergi yang kuat antar OPD.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Mimika juga menekankan pentingnya dukungan sektor perbankan, khususnya Bank Papua Cabang Timika sebagai bank persepsi kas daerah, dalam memperkuat sistem pembayaran berbasis digital (online payment) yang telah diluncurkan sejak 2018.
Kerja sama juga terus diperluas dengan sejumlah lembaga keuangan lain seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, serta Kantor Pos, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan dan mendekatkan akses pembayaran kepada masyarakat.
Selain itu, rekonsiliasi data antar bank bersama Bank Papua sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) diharapkan dilakukan secara konsisten guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Mimika turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja, termasuk perbankan, Kantor Pos, dan Samsat Mimika, atas kontribusi dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
“Ke depan, kunci utama adalah membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Bupati mengajak seluruh peserta Rakorsus untuk aktif berkontribusi dengan gagasan dan inovasi demi peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan.
“Melalui forum ini, saya berharap lahir ide-ide baru yang mampu mendorong peningkatan PAD guna membiayai pembangunan di Tanah Amungsa, Bumi Kamoro,” pungkasnya.
EHO
