Pemprov Papua Barat Siap Tindaklanjuti Rekomendasi LKPJ Gubernur T.A 2025

IMG 20260519 WA0028
Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat di Ballroom Aston Niu Manokwari, Selasa (19/5/2026)/Foto:KENN

Koreri.com, Manokwari– Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, usai menerima dokumen rekomendasi LKPJ dari pimpinan DPR Papua Barat dalam Rapat Paripurna Istimewa di Ballroom Aston Niu Manokwari, Selasa (19/5/2026).

Dalam sambutannya, Lakotani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPR Papua Barat, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah membahas LKPJ secara serius, objektif, dan penuh tanggung jawab.

Wagub menegaskan bahwa berbagai rekomendasi, saran, dan masukan yang diberikan DPRP menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan ke depan.

“Rekomendasi yang disampaikan DPRP melalui pansus akan menjadi bahan evaluasi strategis bagi kami untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Lakotani juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan daerah masih terdapat sejumlah kekurangan, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan program, koordinasi antar perangkat daerah, maupun kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, catatan DPRP menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem kerja pemerintahan agar lebih efektif, optimal, dan akuntabel. Untuk itu, ia menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang telah diberikan.

“Ini penting agar berbagai kekurangan dapat segera diperbaiki, sehingga ke depan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik dan maksimal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur berharap hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPR Papua Barat semakin harmonis dan produktif dalam mengawal pembangunan daerah.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi guna menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita optimistis mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua Barat,” pungkasnya.

KENN

Exit mobile version