Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Karang Taruna menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas program strategis kepemudaan yang selaras dengan agenda pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (26/5/2026).
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Karang Taruna sebagai mitra pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial sekaligus mendorong pemberdayaan generasi muda hingga ke tingkat kampung.
Dalam sambutan tertulis Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fransiskus Bokeyau, menjelaskan pemerintah memberikan apresiasi atas kontribusi aktif Karang Taruna dalam pembangunan sosial.
“Karang Taruna memiliki peran strategis, bukan sekadar organisasi kepemudaan, tetapi juga mitra pemerintah dalam menjawab persoalan sosial, mendorong ekonomi masyarakat, hingga menjaga stabilitas sosial,” ujar Fransiskus.
Ia menegaskan, rakor ini menjadi langkah penting dalam pembahasan draf Peraturan Bupati (Perbup) tentang Karang Taruna yang akan menjadi landasan hukum penguatan kelembagaan organisasi tersebut.
“Regulasi ini diharapkan mampu menata organisasi secara lebih terarah, memiliki legitimasi kuat, serta menjadi pedoman dalam menjalankan program kepemudaan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tambahnya.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan program pembinaan pemuda dapat berjalan merata hingga ke akar rumput.
Pemerintah juga menekankan pentingnya peran pemuda sebagai agen perubahan dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan ke depan.
“Pemuda harus hadir sebagai solusi—menjadi generasi yang kreatif, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan keberagaman,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlin Temorubun, menyoroti pentingnya kolaborasi konkret antara Karang Taruna dan pemerintah distrik dalam menjawab dinamika sosial di wilayah perkotaan yang semakin padat.
Menurutnya, peran pemuda sangat dibutuhkan dalam membantu sosialisasi aturan pemerintah, penanganan persoalan sosial, hingga edukasi masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sampah dan penertiban aktivitas yang melanggar aturan.
“Kami berharap Karang Taruna tidak hanya menjadi organisasi di atas kertas, tetapi benar-benar hadir di tengah masyarakat, membantu pemerintah menjalankan program secara nyata,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam bekerja agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dapat terus terjaga.
Ia mengungkapkan, rakor ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap adanya ketimpangan koordinasi antar OPD terkait pembinaan Karang Taruna, khususnya antara dinas teknis yang berwenang.
“Kami berharap melalui pembahasan draf regulasi ini, ada kejelasan kewenangan dan penguatan peran dinas teknis dalam pembinaan Karang Taruna,” jelasnya.
Vinsensius juga menyoroti tingginya potensi masalah sosial di sejumlah distrik, seperti Mimika Baru, Wania, dan Mimika Timur, yang membutuhkan intervensi serius dari berbagai pihak, termasuk pemuda.
“Masalah sosial hari ini semakin kompleks, bahkan banyak yang tidak terlihat secara langsung. Di sinilah peran Karang Taruna sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam penanganannya,” ujarnya.
Ke depan, Karang Taruna Mimika berkomitmen untuk segera membentuk kepengurusan di seluruh wilayah serta memperkuat peran pemuda dalam mendukung program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Rakor ini diharapkan menghasilkan keputusan strategis yang tidak hanya memperkuat kelembagaan Karang Taruna, tetapi juga mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan pemuda demi mewujudkan Mimika yang maju, aman, dan sejahtera.
EHO
