Koreri.com, Sorong – Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong bersama Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) menggelar Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Pemberantasan Tuberkulosis (TBC) berbasis komunitas melalui pendekatan higiene dan sanitasi, sekaligus penguatan kendali mutu (Quality Control) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu (30/5/2026).
Rakor yang dihadiri para kepala daerah se-Tanah Papua ini menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya penanggulangan TBC yang masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia, khususnya di wilayah Papua.
Untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran TB di berbagai daerah diperlukan komitmen dan keseriusan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, tenaga medis, stakeholder dan masyarakat.
Ketua Satuan Gugus Khusus Kebencanaan HAKLI, Johny Sumbung, SKM, M.Kes, menegaskan bahwa keberhasilan eliminasi TBC membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
Menurutnya, penanganan TBC harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penemuan kasus, pengobatan yang tuntas, hingga perbaikan perilaku hidup bersih, lingkungan sehat, dan pemenuhan gizi masyarakat.
“Komitmen kepala daerah yang dituangkan dalam deklarasi bersama harus didukung penuh oleh Pemerintah pusat melalui penyediaan obat, pelatihan tenaga kesehatan, penguatan laboratorium, serta program perbaikan lingkungan,” imbuhnya kepada medi ini, Sabtu (31/5/2026).
Johny juga mengingatkan pentingnya memastikan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas guna mencegah terjadinya resistensi obat atau multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB), yang penanganannya jauh lebih kompleks dan membutuhkan rujukan ke rumah sakit.
Ia menilai faktor perilaku, kondisi lingkungan, dan gizi merupakan tiga aspek utama yang harus mendapat perhatian serius. Jika ketiganya dapat diperbaiki, risiko penularan TBC dapat ditekan secara signifikan.
“Papua ini luas yang memiliki tantangan geografis dan sebaran penduduk yang berjauhan. Karena itu diperlukan pendekatan yang lebih intensif agar masyarakat mau berobat secara benar, tidak putus obat, dan mampu menerapkan pola hidup sehat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum HAKLI, Prof. Dr. Arif Sumantri mengatakan rakor yang diselenggarakan berdasarkan implementasi tindak lanjut dari MoU antara pihak HAKLI, AKKOPSI dan Pemkot Sorong yang dilaksanakan di Yogyakarta.
Kemudian bersama dengan Bupati Bandung selalu Ketua AKKOPSI Dr. Dadang Supriyatna, mengelaborasi gerakan nasional pemberantasan TB berbasis komunitas melalui quality kontrol higienis sanitasi di SPPG dalam dukungan program MBG ini dapat menjadi satu model yang dilaksanakan di Papua dalam bentuk deklarasi para kepala daerah.
Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FFISR, dalam opening speech mengatakan pemberantasan TBC tidak lagi cukup mengandalkan pendekatan kuratif atau pengobatan di fasilitas kesehatan.
Menurutnya, strategi penanganan harus bergeser ke upaya pencegahan dini dan pengendalian penyakit di tingkat komunitas.
“Pendekatan pengobatan saja tidak cukup. Kunci utama pencegahan TBC adalah perbaikan higiene dan sanitasi lingkungan untuk memutus rantai penularan,” pungkasnya.
ZAN
