Koreri.com, Bintuni– Keterisolasian wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak diselesaikan pemerintah daerah.
Hal ini yang dirasakan masyarakat asli papua di wilayah Moskona, dimana akses ruas jalan di daerah tersebut tak kunjung dinikmati.
Keluhan tersebut disampaikan masyarakat suku besar Moskona saat bertemu Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat, Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H di Bintuni, Sabtu (6/6/2026).
Kepala Suku Besar Moskona, Zakarias Ogoney menyampaikan harapan besarnya agar pembangunan akses jalan dari Distrik Merdai menuju Distrik Moskona Barat dapat segera diperjuangkan, supaya membuka Keterisolasian wilayah.
Masyarakat menginginkan adanya pembukaan akses jalan yang menghubungkan sejumlah kampung di wilayah tersebut.
Jalur yang dimaksud akan melewati beberapa kampung, di antaranya Kampung Meriep, Kampung Morombui, dan Kampung Mekesofev, hingga ke Distrik Moskona Barat.
Saat ini ungkapnya, akses jalan hanya sampai di Meriep, sedangkan kampung berikutnya tidak tersambung, kondisi ini yang menyebabkan masyarakat di wilayah pedalaman masih mengalami keterbatasan akses transportasi dan distribusi barang.
“Untuk Kampung Meriep, jalan sudah sampai di sana, tetapi masih terhenti. Sementara untuk kampung-kampung berikutnya hingga Moskona Barat, aksesnya masih sangat terbatas,” jelas Ogoney.
Ia mengungkapkan, secara historis wilayah Moskona Barat dulunya merupakan bagian dari Kampung Meriep, sebelum akhirnya dimekarkan menjadi distrik tersendiri karena pertimbangan wilayah dan pelayanan pemerintahan.
Menurut Tokoh Intelektual Moskona itu, selama ini pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah memberikan perhatian melalui program dana kampung dan dana desa.
Namun akibat keterbatasan infrastruktur jalan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kampung.
“Masyarakat masih harus memikul bahan bangunan dengan berjalan kaki. Ini tentu sangat menghambat pembangunan dan aktivitas ekonomi warga,” tandasnya.
Harapannya, DPR Provinsi Papua Barat dapat memperjuangkan pembangunan jalan tersebut, baik pada tahun ini maupun pada tahun anggaran berikutnya, demi membuka keterisolasian wilayah dan mendorong pemerataan.
Menanggapi keluhan masyarakat Moskona itu, Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H membenarkan pertemuan bersama masyarakat Moskona, berbagai keluhan dan usulan, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dasar yang masih menjadi kendala utama bagi warga di daerah tersebut.
“Salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat adalah akses jalan dari Distrik Merdei menuju Moskona Barat yang hingga kini belum memadai. Kondisi ini menyebabkan wilayah-wilayah tersebut masih terisolir,” kata Sase sapaan akrab Syamsudin Seknun.
Dijelaskannya bahwa persoalan tersebut akan menjadi perhatian serius pihaknya di DPRP untuk segera diusulkan kepada Pemerintah Provinsi agar dapat ditindaklanjuti.
Selain jalan, kondisi jembatan juga menjadi sorotan warga. Sejumlah jembatan gantung yang masih menggunakan tali seling dinilai sangat memprihatinkan dan berisiko bagi keselamatan masyarakat.
“Ini menjadi ironi di tengah besarnya dana otonomi khusus, namun masih ada daerah yang akses dasarnya belum layak. Ini harus segera mendapat perhatian,” tegasnya.
Kordinator Bapemperda DPRP menyoroti pentingnya intervensi pemerintah provinsi dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni guna membuka keterisolasian wilayah, khususnya di kawasan Moskona.
Di sektor energi, masyarakat mengusulkan pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di sejumlah kampung yang hingga kini belum teraliri listrik.
Usulan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan aktivitas dan keamanan masyarakat di wilayah pelosok.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan sejumlah program yang akan didorong, diantaranya program bedah rumah serta bantuan pendidikan bagi mahasiswa, baik umum maupun kedokteran.
Ia juga mengajak para kepala kampung untuk menyiapkan data anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan, khususnya yang mengalami kendala biaya.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini memiliki program Papua Barat Cerdas. Kami di DPR akan mengawal agar program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Seknun berharap tidak ada lagi anak-anak Papua Barat yang terhambat mengenyam pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.
“Kita ingin memastikan seluruh generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan dukungan semua pihak, masa depan anak-anak Papua Barat akan lebih cerah,” pungkasnya.
KENN
