Koreri.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Mimika menandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) strategis bersama PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Penandatanganan tersebut dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Executive Vice President Sustainable Development PTFI Claus Wamafma, Direktur Utama YPMAK Leonardus Tumuka, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Tiga nota kesepahaman yang ditandatangani meliputi kerja sama pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan antara Pemkab Mimika dan PTFI; pemanfaatan tailing PTFI untuk pembangunan daerah; serta kerja sama Pemkab Mimika dan YPMAK di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur.
Dalam sambutannya, Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah saat ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci percepatan pembangunan.
“Era saat ini adalah era kolaborasi. Pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil harus bersatu. Karena itu, kerja sama ini harus menjadi langkah nyata untuk mempercepat pembangunan Mimika,” ujar Johannes.
Ia mengingatkan agar nota kesepahaman yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen seremonial semata. Seluruh pihak diminta segera menindaklanjutinya melalui perjanjian kerja sama (PKS) yang lebih teknis dan terukur.
“Jangan sampai MoU ini menjadi dokumen yang tertidur. Harus ada tindak lanjut yang nyata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur,” tegasnya.
Johannes juga mengajak seluruh OPD untuk membangun pola kerja yang lebih terintegrasi dengan Freeport dan YPMAK. Menurutnya, selama ini masih banyak program yang berjalan sendiri-sendiri sehingga hasilnya belum optimal.
Ia bahkan mengusulkan penyusunan blueprint pembangunan bersama yang menjadi pedoman seluruh pihak dalam menjalankan program pembangunan di Mimika.
“Kalau kita sepakat dan bekerja bersama, pembangunan di Mimika bisa bergerak lebih cepat. Kita punya APBD, dukungan pemerintah pusat, Freeport, dan YPMAK. Tinggal bagaimana kita menyatukan langkah agar tidak ada lagi program yang tumpang tindih,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Mimika melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan YPMAK.
Menurut Tony, fokus utama kerja sama tersebut tetap pada sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi berbasis kampung, dan pembangunan infrastruktur.
“Tujuan dari sinergi dan kolaborasi ini tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya masyarakat Amungme, Kamoro, dan seluruh warga yang hidup di wilayah ini,” ujarnya.
Tony mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 kontribusi PTFI kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui berbagai skema penerimaan negara dan daerah mencapai sekitar Rp4,8 triliun.
Selain itu, pada tahun 2026 Mimika juga menerima sekitar Rp1,2 triliun dari pembagian keuntungan bersih perusahaan.
“Total kontribusinya sekitar Rp6 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil. Harapannya dana tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pembangunan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Tony juga menyampaikan bahwa operasional Freeport masih dalam proses pemulihan pasca insiden aliran material basah yang terjadi pada September tahun lalu.
Saat ini kapasitas produksi perusahaan baru mencapai sekitar 50 persen dari kondisi normal.
Meski demikian, ia optimistis kontribusi perusahaan kepada negara dan daerah akan terus meningkat seiring pulihnya operasional tambang dalam beberapa tahun ke depan.
Penandatanganan tiga nota kesepahaman ini menjadi momentum penting bagi Mimika untuk memperkuat koordinasi pembangunan.
Di tengah tantangan ekonomi dan tingginya harapan masyarakat terhadap peningkatan layanan dasar, kolaborasi antara pemerintah daerah, Freeport, dan YPMAK diharapkan mampu menghadirkan program yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan komitmen yang telah dibangun bersama, Mimika kini ditantang untuk memastikan setiap program yang lahir dari kerja sama tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar berhenti pada penandatanganan dokumen.
EHO
