Koreri.com, Manokwari– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat matangkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) tahun 2026-2045.
Pembahasan rancangan regulasi pengembangan pariwisata yang kini memasuki tahap keempat difokuskan pada penyempurnaan substansi berdasarkan masukan dari berbagai pihak.
Ketua Bapemperda DPRP Papua Barat, Amin Ngabalin,S.Pi kepada koreri.com menyampaikan rangkaian pembahasan telah dilakukan melalui sejumlah forum, mulai dari Focus Group Discussion (FGD) pertama dan kedua hingga pembahasan internal bersama Dinas Pariwisata Provinsi bersama tujuh Kabupaten se-Papua Barat.
“Pembahasan hari ini memastikan seluruh saran dan masukan dari pemerintah Kabupaten, DPRK dan stakeholder lainya pada terakomodasi dalam draft Raperda,” kata Amin Ngabalin usai memimpin Rakornis di Ballroom Hotel Vitta Manokwari, Kamis (18/6/2026).
Ketua Fraksi Golkar ini mengungkapkan, salah satu poin penting yang telah disepakati adalah masuknya wilayah Bintuni dalam Koridor Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) sebagai destinasi ekowisata mangrove. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat potensi pariwisata berbasis lingkungan di Papua Barat.
Selanjutnya kata Amin, Bapemperda bersama tim teknis akan melakukan koordinasi lanjutan guna menyempurnakan draft sebelum masuk tahap finalisasi. Raperda tersebut direncanakan segera dibawa ke pembahasan paripurna tingkat I, setelah sebelumnya dikonsultasikan di tingkat pusat.
“Targetnya, dalam waktu dekat draft ini bisa difinalkan dan dibahas bersama dengan beberapa raperda lain yang sudah melalui proses konsultasi di Jakarta,” ujarnya.
Ngabalin menegaskan, pembangunan sektor pariwisata tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Pariwisata sebagai leading sektor. karena keberhasilan sektor ini sangat bergantung pada kolaborasi lintas instansi, termasuk dinas pekerjaan umum, perhubungan, kesehatan, komunikasi dan informatika, hingga aparat keamanan.
“Pariwisata ini menyangkut banyak sektor, termasuk infrastruktur, keamanan, hingga kebijakan anggaran. Karena itu, diperlukan sinergi semua pihak,” tegasnya.
Anggota komisi II DPRP PB menyoroti pentingnya dukungan politik anggaran dari pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana induk pengembangan pariwisata, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Amin berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu unggulan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Bahkan, ditargetkan sebagian investasi yang masuk dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat adat.
“Kita berharap minimal 10 persen dari investasi pariwisata yang masuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat adat dan masyarakat hukum adat,” ungkapnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD), untuk lebih serius dalam membangun sektor pariwisata.
“Ini bukan kepentingan individu, tetapi kepentingan daerah dan generasi mendatang. Kita ingin meninggalkan regulasi yang kuat sebagai fondasi pembangunan pariwisata Papua Barat ke depan,” tandasnya.
KENN
